BERBAGI

Lukas Enembe : “Jangan main lewat jendela”

 

Penerimaan Calon Praja IPDN Diminta Dibatalkan
Gubernur Papua Lukas Enembe. Akibat penerimaan Calon Praja IPDN Kampus Papua minim anak-anak Asli Papua, maka Gubernur memerintahkan untuk dibatalkan dan harus melakukan seleksi kembali mengutamakan anak-anak Asli Papua

 

JAYAPURA – Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, SIP, MH memerintahkan untuk membatalkan penerimaan Calon Paja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2018, dan melakukan seleksi ulang mengutamakan anak-anak Asli Orang Papua (OAP).  Permintaan pembatalan penerimaan bukan tanpa sebap, hal ini akibat penerimaan Calon Praja IPDN, OAP yang lulus seleksi sangat minim.

“Saya perintahkan penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2018 untuk Papua dibatalkan, dan harus melakukan seleksi ulang dengan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan tahapan seleksi. Jangan main lewat jendela,” tegas Gubernur Lukas Enembe usai mengikuti Rapat Koordinasi bersama Forkompimda Provinsi Papua serta Bupati Kabupaten Puncak Jaya dan Bupati Pegunungan Bintang, di ruang sidang Majelis Rakyat Papua (MPR), Kamis, (13/9).

Lukas Enembe mengungkapkan, Pemerintah Pusat harus tahu situasi dan kondisi yang ada di Tanah Papua, apalagi Kampus IPDN berada di Papua, dimana harusnya memproteksi orang Papua. “Kalau tidak menerimah OAP, saya suruh tutup saja Kampus IPDN di Papua. Buat apa Kampus IPDN ada disini (Papua) jika tidak anak-anak  asli Papua yang menempuh pendidikan di dalamnya,” ucap Enembe heran penerimaan Calon Praja IPDN  minim anak-anak Asli Papua.

Lukas Enembe mengakui, menempuh pendidikan memang membutuhkan proses dan  harus bisa bersaing dengan orang lain. Namum bicara soal afirmasi, orang Papua harus diutamakan. Hal ini penting diketahui, jangan karena kebijakan yang menyimpang, masyarakat Papua berteriak  merdeka, ini harus dipahami oleh orang Pusat. “Jadi saya tegaskan untuk penerimaan Calon Praja IPDN Kampus Papua harus di ulang. Ini untuk menghindari konflik,” tegas Gubernur Enembe kembali.

Lukas Enembe mengakui, penerimaan Praja IPDN tidak memihak pada Orang Asli Papua (OAP), apalagi dirinya mendengar jika pada hasil tes kuota jalur afirmasi yang seharusnya di khususkan untuk OAP, masih menerimah non OAP. Bahkan ada dua orang yang tanpa melalui jalur seleksi tapi dinyatakan lulus oleh Panitia Penerimaan Praja IPDN.

Sementara itu, ditempat yang sama, Ketua MRP Thimotius Murib mengatakan, hal tersebut sudah disampaikan secara pribadi kepada Gubernur.  Dalam waktu dekat ini akan menunggu klarifikasi dari panitia penyelenggara penerimaan akan kesalahan-kesahan yang dilakukan.

“Saya sangat setuju penerimaan kemarin dibatalkan dan melakukan proses seleksi ulang yang mengutaman OAP,” jelas Thimotius Murib

Ketua MRP Thimotius Murib lebihjauh mengungkapkan bahwa, menaggapi pernyataan Gubernur, MRP mengharapkan klarifikasi datri panitia penerimaan Calon Praja IPDN Papua sebelum tanggal 17 September 2018 mendatang, sebab pihanya juga akan menyurat secara resmi kepada Rektor IPDN di Jatinangor, Jawa Barat. (cr03/pel)