BERBAGI

Gapetra Hadir Berkontribusi dalam Pembangunan

Gapetra Hadir Berkontribusi dalam Pembangunan
Gapetra Hadir Berkontribusi dalam Pembangunan

 

Jayapura – Gerakan Pemuda Tranformasi (Gapetra) hadir bukan sebagai gerakan massa, tetapi gerakan yang akan berkontribusi penuh membantu Pemerintah serta pemuda Orang Asli Papua (OAP) agar dapat bersaing dan mandiri dalam berbagai hal.

Gapetra dibentuk bertepatan dengan pelantikan Gubernur Papua terpilih tanggal 5 September 2018. Gapetra lahir atas keprihatinan kondisi saat ini dimana keberpihakan terhadap OAP belum maksimal.

Ketua Gapetra Beni Gurik, menjelaskan  bahwa, situasi dihadapi Papua saat ini sangat banyak persoalan. Untuk itu pemuda perlu mengambil andil dalam berkontribusi langsung guna membangun Papua ini lebih baik kedepan.

“Misalnya yang terjadi saat ini, tentang minimnya orang asli Papua yang lulus di Institut Pemerinatah Dalam Negeri (IPDN),” ungkap Ketua Gapetra Beni Gurik kepada Wartawan di Abepura, Kamis, (6/9).

Beni Gurik mengatakan, Majelis Rakyat Papua (MRP) telah ke Jakarta untuk menurunkan great seleksi. Namunnya hal tersebut tidak perlu dilaksanakan, namun lebih efektif kuota penerimaan Orang Asli Papua harusnya memiliki kebijakan khusus dalam hal penerimaan calon Praja IPDN.

Hal senada disampaikan Habelino Sawaki, jika permasalahan Papua saat ini tidak bisa diselesaikan  oleh Pemerintah Papua sendiri, namun pemuda harus maju memberikan pemikiran dan solusi untuk pemerintah mengambil lebijalan dalam menjalankan pembangunan.

“Kita susun skema untuk perubahan kedepan, kita berdiri dari berbagai elemen pemuda, golongan untuk memberikan gagasan terbaik kepada Pemerintah, dan harapan kami para generasi muda Papua bisa diterima dalam suatu kebijakan nantinya,” kata Sawaki.

Gapetra sendiri dibentuk untuk mendiskusikan persoalan-persoalan di Papua seperti contoh tentang soal UU Otanomi khusus , pengalokasian DAU yang akan berakhir di tahun 2021, Gapetra merasa perlu memberikan pemekiran konstruktif.

“Kami berfikir bagaimana jika Otsus di Papua berakhir, karena 67 persen Kabupaten/Kota mengharapkan dana Otsus, APBD disokong besaran dana Otsus, bagaimana jika tidak berlanjut dan menjadi devisit, ini akan menjadi kisruh nantinya,” tambah Hebelino Sawaki Deklarator Gapetra.(cr03/pel)