BERBAGI
Yudhi/Wone DISKUSI-Suasana diskusi yang berlangsung dalam kegiatan FGD dan Pertemuan Pilar FKPM yang berlangsung di Ruang VIP Kantor BBPPKS Regional VI Jayapura, Senin (20/8)
Yudhi/Wone
DISKUSI-Suasana diskusi yang berlangsung dalam kegiatan FGD dan Pertemuan Pilar FKPM yang berlangsung di Ruang VIP Kantor BBPPKS Regional VI Jayapura, Senin (20/8)

JAYAPURA-Focus Kemitraan Discussion (FGD) Pertemuan Pilar Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Provinsi Papua yang diselenggarakan setiap tiga bulan sekali digelar Senin (20/8) di Ruang VIP Kantor BBPPKS Regional VI Jayapura, Papua, Kamkey, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura.

Pertemuan ini merupakan agenda rutin yang digelar dengan menghadirkan berbagai stakeholder dalam menyumbang pikiran-pikiran positif guna terwujudnya program FKPM di Provinsi Papua.

Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Jayapura, Papua, Drs. Isak Sawo,M.Si menilai, FGD ini merupakan satu wadah untuk menciptakan masyarakat yang dapat membentengi dirinya untuk mencegah hal-hal yang lebih besar.

“Jangan sampai masalah di tingkat masyarakat dapat masuk ke tingkat pidana. Kalau bisa dicegah sehingga masalahnya hanya sampai di tingkat bawah dan diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri,” katanya kepada Humas BBPPKS.

Dijelaskan, Polisi Masyarakat (Polmas) adalah masyarakat yang melaksanakan sebagian tugas-tugas Kepolisian. Selain itu menurutnya, sistem dan tatanan adat harus dihidupkan kembali. Itu dinamakan restorasi sosial.

“Sebenarnya kita membangun filter atau benteng di masyarakat untuk cegah hal-hal yang tidak kita inginkan,” tegasnya.

Masyarakat, kata Isak harus diberikan masukkan, diberikan wawasan yang baik. “Tidak semua persoalan harus berakhir dengan pidana. Kalau bisa permasalahan itu diselesaikan di tingkat keluarga dan adat,” harapnya.

Program ini menurutnya, sejalan dengan program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yakni pencegahan permasalahan sosial.

“Di Papua persoalan miras menjadi sumber utama masalah sosial yang terjadi. Di mana terdapat kekerasan dalam rumah tangga serta masalah lainnya yang timbul di tengah masyarakat,” akunya.

Wawasan kepada masyarakat, ujar Isak harus diberikan bahwa dalam situasi yang stabil maka kegiatan yang positif dapat berjalan.

“Adatpun harus diluruskan kembali ke fungsi adat yang sebenarnya. Jangan sampai orang gunakan rekayasa adat itu untuk kepentingan kelompok dan merugikan semua masyarakat,” tuturnya supaya hal itu jangan sampai terjadi.

Lebih lanjut kata Isak, kalau sampai rekayasa itu terjadi maka pembangunan tidak dapat berjalan, ekonomi tidak hidup dan masyarakat yang akan rugi.

“Kalau dikaitkan dengan program Kemensos bagaimana pemberdayaan kepada masyarakat dapat berjalan,” lanjutnya.

Isak mengemukakan bahwa Polmas bagi pihak Kepolisian tetapi kalau di Kemensos RI dikenal istilah yang lebih bersahabat dan santun yaitu sahabat polisi.

“Bukan Polisi Masyarakat melainkan Sahabat Polisi. Di mana masyarakat dijadikan sahabat polisi dengan melakukan tugas-tugas kepolisian,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Umum (Sekum) KNPI Papua, Sudin Retop menilai, kegiatan Polmas ini sangat positif.

“Kegiatan ini kalau tidak dilakukan secara terkoordinasi dengan baik maka tujuan untuk menekan masalah yang terjadi di tengah masyarakat tidak akan berjalan baik,” paparnya.

Retop menyebut, kegiatan FKPM baru dilakukan di beberapa daerah di Papua. Padahal, kegiatan ini sudah terbentuk sejak tahun 2014.

“Harapan kami Polmas dapat terbentuk di 29 kabupaten/kota di Papua. Supaya berbagai masalah yang terjadi dapat diredam dengan baik,” harapnya.

Ia menambahkan, pihaknya membuka diri kalau ada kerja sama yang baik dari pihak Kepolisian dalam menekan angka pelanggaran hukum di tengah masyarakat.

“Saya berharap kepada penyelenggara untuk lebih mengemas kegiatan ini lebih baik lagi dengan menghadirkan stakeholder yang berkompeten di bidangnya sehingga nuansa diskusi berjalan sebagaimana yang kita harapkan,” pungkasnya.

Perlu diketahui, kegiatan FKPM berlandaskan pada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas).(yek)