BERBAGI

Tuding Bupati Nduga Janjikan Papua Merdeka Saat  Kampanye LUKMEN

JAYAPURA—Legislator dari DPR Papua dan DPRD Kabupaten Nduga segera melakukan proses hukum terhadap Saleh,  pengacara John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae (JOSUA). Pasalnya, dalam sidang pendahuluan sengketa Pilkada Papua di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (26/7), Saleh terang-terangan menuding Bupati Nduga Yairus Gwijangge bersikap tak netral lantaran mengajak masyakarat di wilayahnya untuk memilih Paslon Lukas Enembe- Klemen Tinal (LUKMEN)  pada Pilkada 2018 lalu.  Bahkan Yairus disebut juga menjanjikan Papua Merdeka, jika masyarakat di wilayahnya memilih  Paslon Nomor Urut 1  saat berkampanye untuk LUKMEN.

Demikian disampaikan Anggota DPR Papua  Dapil Nduga Emus Gwijangge, didampingi Wakil  Ketua II DPRD Nduga Dinard Kelnea, ketika menyampaikan keterangan  di Jayapura, Jumat (27/7) malam.

Emus menjelaskan, tudingan  Pengacara JOSUA tak berdasarkan bukti dan fakta yang terjadi di lapangan dan cenderung  pembohongan publik dan hoax. Oleh karena itu, terang Emus, pihaknya mengusulkan  kepada DPR Papua, agar segera membentuk tim, untuk memproses hukum sekaligus mendesak Pengacara JOSUA mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut.

“Kami segera membuat laporan, agar aparat keamanan memanggil, memeriksa dan minta Pengacara JOSUA mempertanggungjawabkan perbuatannya,” terang politisi Partai Demokrat Papua ini.

MARTABAT MASYARAKAT NDUGA DIRENDAHKAN

Sementara itu, Dinard Kelnea menuturkan, pihaknya membantah keras Pengacara JOSUA yang menuding Bupati Nduga Yairus Gwijangge menjanjikan Papua Papua, jika masyarakat di wilayahnya memilih Paslon Nomor Urut 1 saat berkampanye untuk LUKMEN.

Ia mengatakan, masyarakat Nduga menyambut Pilkada dengan suka cita. Dimana mulai tahapan kampanye hingga pencoblosan pada tanggal 27 Juni 2018 lalu berlangsung  aman dan damai. Tapi, ia justru kaget dan terhentak, ketika mendapat informasi terkait Pengacara JOSUA yang menuding Bupati Nduga Yairus Gwijangge menjanjikan Papua Merdeka, jika masyarakat di wilayahnya memilih Paslon Nomor Urut 1 saat berkampanye untuk LUKMEN.

“Kami merasa martabat dan harga diri kami sebagai masyarakat Nduga seakan –akan direndahkan. Kami minta pengacara JOSUA segera  mempertanggungjawabkan tudingannya kepada seluruh masyarakat Nduga,” tegasnya.

Ia pun menghimbau kepada Paslon Nomor Urut 2 JOSUA, untuk legowo menerima kekalahannya dan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih dan masyarakat Papua membangun selama lima tahun kedepan.

TUDINGAN PAPUA MERDEKA ADA DI TANGAN LUKAS ENEMBE 

Pengacara JOSUA dalam sidang pendahuluan sengketa Pilkada Papua di MK sebagaimana  dikutip dari www.cnnindonesia. com pada Kamis (26/7) menjelaskan, Bupati Nduga  saat menyampaikan  orasi politik mengarahkan masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 1 dengan percakapan dalam bahasa setempat yang jika diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut,” tutur Saleh dihadapan Majelis Hakim MK.

Saya mau kasih tahu kamu bahwa untuk Papua Merdeka itu sekarang ada di tangan Lukas Enembe. Jadi, kamu kasih suara ke Lukas Enembe, nanti dia kasih kamu kemerdekaan Papua,” lanjutnya.

Saleh tak merinci kapan Bupati Nduga mengutarakan hal tersebut dihadapan masyarakat di wilayahnya. Saleh juga tak menjabarkan  berapa kali Bupati Nduga mengajak masyarakat dengan janji serupa. Dia hanya mengatakan bahwa sikap Bupati Nduga itu merupakan salah-satu kejanggalan dalam pelaksanaan Pilkada Papua di Nduga.

Kejanggalan lainnya yang dipaparkan Saleh adalah ketika sejumlah Panitia Pemilihan Distrik (PPD) atau Kecamatan menerbitkan hasil  rekapitulasi suara tanpa melakukan pemungutan suara. Saleh menganggap hal itu jelas sesuatu yang ganjil. Bagaimana mungkin hasil rekapitulasi dapat dibuat tanpa ada pemungutan suara.
“Berita acara rekapitulasi perolehan hasil dibuat oleh PPD tanpa ada pemilihan terlebih dahulu,” tutur Saleh.

Soal ketidaknetralan ASN, Saleh mengatakan hal itu juga terjadi di Kabupaten Lanny Jaya. Saleh mengklaim ada sejumlah Kepala  Dinas serta Kepala Distrik atau Camat serta Kepala Desa yang mengarahkan masyarakat agar memilih Paslon petahana.

“Bahkan Bupati sampai turun langsung sendiri ke TPS,” ucapnya.Selanjutnya, Saleh mengatakan Komisioner KPU setempat dipaksa oleh Sekda Lanny Jaya agar melaksanakan rapat pleno tanpa kehadiran Ketua KPU dan Ketua Panwas setempat. Rapat pleno yang dimaksud yakni untuk menetapkan rekapitulasi suara.

“Selanjutnya, ada pengancaman terhadap saksi Pemohon. Bahwa ada tekanan dan intimadasi yang dilakukan Tim Pemenangan Nomor Urut 1 kepada pendukung Pemohon,” ucap Saleh.
Sidang MK ini merupakan tindak-lanjut sengketa Pilgub Papua. Pasangan JOSUA keberatan dengan hasil rekapitulasi KPU yang memenangkan pasangan LUKMEN.

Rekapitulasi KPU sebelumnya menyatakan Paslon LUKMEN meraih sebanyak 1.939.539 suara atau 67,54 persen dari total suara sah 2.871.547 suara. Sedangkan JOSUA memperoleh 932.008 suara atau 32,45 persen dari total suara sah. (mdc/jog)