BERBAGI
Yanpiet/Wone Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si
Yanpiet/Wone
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si

Pembangunannya Terkendala Akibat Inkonsitensi Pemerintah Pusat

Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Depapre terkendala akibat tidak konsistensi Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian bersangkutan dan sejumlah pihak lainnya guna memberikan dukungan terhadap pembangunannya. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemkab Jayapura untuk mengejar pembangunan tersebut?

Laporan : Yanpiet Festus Tungkoye

Perkembangan pembangunan di sebuah daerah tentunya di dukung oleh tersedianya infrastruktur yang mumpuni. Daerah berkembang, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk menghadirkan kemajuan bagi daerah.

Infrastruktur yang dibutuhkan tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan letak geografis daerah. Daerah yang memiliki pesisir pantai atau yang bersentuhan langsung dengan laut tentu membutuhkan infrastruktur jembatan atau pelabuhan guna membangun daerah.

Begitu juga sebaliknya, daerah yang tidak memiliki pesisir atau tidak bersentuhan dengan laut tidak membutuhkan infrastruktur jembatan atau pelabuhan namun yang dibutuhkan tentunya pembangunan jalan, atau lapangan terbang.

Sarinya pembangunan infrastruktur tentu disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kondisi geografis. Infrastruktur disediakan tidak lain adalah untuk meningkatkan laju pembangunan daerah, yang didalamnya akan meningkatkan sektor ekonomi masyarakat.

Dalam konteks itulah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura sejak belasan tahun lalu telah merencanakan pembangunan infrastruktur Pelabuhan Peti Kemas Depapres. Pembangunan tersebut direncanakan guna mendukung perkembangan pembangunan daerah.

Dengan adanya pelabuhan peti kemas tentu akan mendorong naiknya tingkat ekonomi masyarakat. Selani itu, Kabupaten Jayapura juga dapat memiliki ikon pembangunan ekonomi di Papua melalui hadirnya pelabuhan peti kemas.

Namun sayang, seribu sayang. Pembangunan yang dikerjakan selama kurung waktu dua kepemimpinan daerah masih mengalami langkah yang terseok-seok. Pembangunanya masih terkenda dan lambat mengalami kemajuan menuju ke arah penyelesaian.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura tekah berupaya semaksimal mungkin namun masih saja mengalami kendala. Setelah ditelusuri maka terdapat persoalan klasik yang menjadi penghambat pembangunan Pelabuhan Peti Kemas.

Pemerintah daerah melalui, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw,SE,M.Si yang di temui Wone di Lobi Kantor Bupati Jayapura Gunung Merah Sentani, Selasa (10/7) kemarin mengatakan, kendala utama yang dihadapi kini dalam proses pembangunan pelabuhan peti kemas Depapre adalah inkonsitensi Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

“Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Depapre sudah masuk dalam program nasional dan telah ada Surat Keputusan (SK) dari Menteri Perhubungan. SK yang pertama di keluarkan, sebelum saya jadi bupati, sedangkan SK yang kedua dikeluarkan pada Tahun 2017 oleh Menteri Perhubungan RI,” sebut bupati.

Dijelaskannya, berdasarkan SK Menteri Perhubungan RI yang pertama menyebutkan bahwa Pelabuhan Peti Kemas Depapre mulai digunakan Tahun 2018. Sekalipun pelayanannya difokuskan pada layanan cargo sambil menunggu Pelayanan Peti Kemas.

Namun fakta yang ditemui, pembangunannya tidak sesuai dengan SK tersebut. Pihaknya meminta kepada Pemerintah Pusat untuk konsisten memberi dukungan terhadap pembangunan Pelabuhan Peti Kemas agar segera selesai dan digunakan.

“Pak Presiden telah kunjungi Pelabuhan Peti Kemas dan menegaskan semua pihak seriusi pembangunannya tetapi dalam perjalannanya tidak seperti yang di harapkan. Misalnya, Pelindo bukannya membangun Pelabuhan Peti Kemas Depapre tetapi malah membangun di Pelabuhan Jayapura, artinya tidak ada keseriusan Pelindo memberikan perhatian terhadap pelabuhan Peti Kemas Depapre,” ungkapnya.

Melihat kemunduran dan terkesan lambannya pembangunan maka Pemkab Jayapura telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak di Jakarta guna mendukung pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Depapre.

“Kami sudah bertemu dengan sejumlah pihak berkompeten di Jakarta dan rencananya ke depan akan dibangun oleh para pihak yang telah kami temui. Semoga pembangunannya cepat rampung dan digunakan supaya peningkatakan ekonomi masyarakat setempat dan daerah ini bisa maju,” tukasnya.

Ditambahkan, jika ingin dikatakan, maka ke depan Pelabuhan Peti Kemas Depapre akan menjadi ikon pergerakkan ekonomi di Papua. Sehingga perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat tetapi juga Pemerintah Provinsi Papua.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura secara kelembagaan tentu akan berupaya semaksimal mungkin sampai pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Depapre dapat rampung dan digunakan. Karena, pemerintah telah menganalisa bahwa ke depan dengan adanya pelabuhan tersebut pembangunan daerah akan maju lebih pesat.***