BERBAGI
Yanpiet/Wone Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura,Subhan,SE
Yanpiet/Wone
Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura,Subhan,SE

Terancam Kembali ke Kas Negara

SENTANI-Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Subhan,SE menegaskan, jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bisa mencapai 75 persen penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK), terancam dananya di kembalikan ke Kas negara. Dalam hasil evaluasi terkuak bahwa ada dua OPD yang memiliki penyerapan DAK sangat rendah yakni 5 persen.

Perlu diketahui, kedua OPD tersebut adalah Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR). Untuk itu pihaknya meminta, segera merealisasikan penyerapan DAK sekitar 75 persen dalam kurung waktu yang telah ditentukan.

“Kami lakukan rapat TAPD, sehingga kita panggil semua OPD penerima DAK untuk melakukan evaluasi penyerapan DAK triwulan pertama yang sudah berjalan ini,” kepada wartawan usai kegiatan rapat evaluasi OPD Penerima DAK, di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Selasa (10/7).

“Sedangkan untuk pencairan DAK di tahap kedua ini harus disiapkan pelaporan penyerapannya itu sekitar 75 persen sesuai dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang tata cara penyaluran DAK, yang dilaporkan melalui aplikasi OM-SPAN,” sambung Subhan.

Dirinya mengakui, berdasarkan surat edaran dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) itu telah mewarning batas waktu pelaporan penyerapan DAK sekitar 75 persen pada tanggal 23 Juli 2018 melalui aplikasi OM-SPAN.

Menurutnya, jika tidak melakukan pelaporan penyerapan DAK 75 persen, jelas Subhan, maka dana DAK tahap selanjutnya tidak akan turun dan dianggap tidak ada pekerjaan.

“Memang polanya dana DAK itu sedikit berbeda. Itulah beratnya dari dana DAK. Tidak sama dengan dana Otsus atau DAU, karena setiap triwulan selalu turun. Posisi terakhir memang masih ada di beberapa OPD yang belum ditayang data kontraknya dan harus semua turun agar bisa 75 persen,” terangnya.

Dikatakan, berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata OPD sudah bagus. Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan yang tersendat atau penyerapannya masih sekitar 5 persen. Itu yang harus digenjot agar bisa mencapai 75 persen, supaya dana DAK nya bisa turun.(yan/yek)