BERBAGI

 

Tim Advokasi Pasangan LUKMEN saat memberikan keterangan pada Pers

JAYAPURA – Tim Advokasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua nomor urut I, Lukas Enembe-Klemen Tinal alias LUKMEN, siap melaporkan pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jayawijaya ke pihak Panwaslu setempat, karena diduga kuat telah melakukan tindak pidana pemilu.

Ketua tim Advokasi tim LUKMEN, Yance Salambauw SH MH, didampingi dua anggotanya masing-masing Christoffel Tutuarima SH dan Maulud Buchari  SH kepada wartawan, Kamis (05/07) malam menjelaskan, dugaan kuat tindak pidana pemilu yang dilakukan KPUD Jayawijaya terlihat saat dilakukan pleno penghitungan suara tingkat KPUD Jayawijaya yang berlangsung di Wamena pada siang harinya.

Yance Salambauw menjelaskan, Dugaan sangat kuat terjadi tindak pidana pemilu oleh KPUD Jayawihaya adalah dalam upaya menghilangkan atau mengubah perolehan suara dalam hal ini perolehana suara pasangan LUKMEN nomor urut 1.

Dimana, berdasarkan sampel Tiga distrik awal yang dilakukan pleno penghitungan suara Pilgub oleh KPUD Jayawijaya sebelum akhirnya pleno diskors untuk dilanjutkan Jumat (06/07) yakni distrik Wadangku, Witawaya,  dan distrik Piramid, ternyata hasil perolehan suara LUKMEN sangat sekali berbeda dengan dokumen asal yang sudah final saat pleno sebelumnya ditingkat distrik.
“Sangat diragukan bagaimana mungkin dokumen yang sifatnya steril atau tertutup bisa berbeda saat dibuka dokumen itu ditingkat  KPU. Artinya ada dugaan sebelum dibuka ditingkat pleno KPU, dokumen itu sudah duluan dibuka sehingga terjadi perubahan mendasar saat dikeluarkan dalam pleno di KPU. Dokumennya beda dengan yang dipegang saksi, Panwas dan pihak PPD sendiri,” urai Yance Salambauw.

Bahkan, lanjut Yance, Dokumen ini sangat berbeda dengan yang dipegang Panwas dan PPD dan saksi. Tanda tangan saksi juga diduga dipalsukan.
“Kenapa kami simpulkan itu, karena saksi kita terkejut sebab saat pleno tingkat PPD ditandatangani dengan tulis manual, saat di pleno KPUD adalah tandatangan hasil scan sudah tertulis komputerisasi. Lalu kecurangan suara pasangan LUKMEN yang sangat signifikan, yang tadinya belasan ribu sisa ratusan,” ujarnya.

Yance Salambauw menuturkan, pihaknya selaku tim Advokasi pasangan LUKMEN berkomitmen untuk melaporkan KPUD Jayawijaya pada Panwaslu Jayawijaya. Pihaknya berharap masalah ini harus diusut tuntas sampai aktor intelektual .
“Ada beberapa dugaan pelanggaran hanya saja yang utama adalah perubahan dokumen yang beda di PPD dan tingkat KPUD Jayawijaya.  Kami harap panwaslu dan Gakumdu  Jayawijaya segera proses usut tuntas sampai mendapat aktor intelektual,” tuturnya.

Yance memaparkan, kronologis saat akhirnya pihak KPUD Jayawijaya memutuskan untuk menskors jalannya pleno hasil Pilgub Papua dan menundanya keesokan harinya. Bermula ketika Tiga distrik yang awal diplenokan tampil pertama kedua dan ketiga. Sadar bahwa apa yang disampaikan ditingkat KPU Kabupaten beda dengan tingkat PPD, sehingga saksi dan pihak PPD serta Panwaslu mempertanyakan hal itu.

“Itulah akhirnya KPU skors dengan alasan akan diteliti kembali dan ditunda. Jadi termasuk panwas juga ajukan keberatan untuk KPU melihat kembali,” kata dia.

dikemukakan Yance Salambauw, pihaknya akan melaporkan KPUD Jayawijaya pada pihak Panwaslu atas dugaan pidana pemilu, sebab diyakini benar bahwa dokumen itu adalah dalam kekuasaan KPUD Jayawijaya.  Sehingga paling bertanggungjawab adalah KPUD Jayawijaya jika ada yang berubah.

“Bukti  dan saksi kita lengkap. Antara lain  saksi pasangan nomor 1 dan saksi panwas bahkan PPD itu sendiri. Kami dari tim advokasi melihat dari sampel tiga distrik ini membuktikan sudah terencana tindakan pidana pemilu itu. Artinya sudah terencana dimana hanya jangka waktu yang singkat saat proses pengiriman dokumen dari PPD ke KPUD. Tetapi  di KPUD Jayawijaya sampai bisa berubah dokumennya,” pungkas Yance Salambauw. (Eto)