WAMENA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yalimo mengalami kekurangan logistik Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua diantaranya C1 plano, DAA Plano dan C6KWK atau undangan untuk para pemilih.
Ketua KPU Yalimo, Yanes Alitnoe mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dan menjadi temuan di kabupaten. Satunya kesalahan cetak pada C1 Plano yang mana pada penulisan saksinya seharusnya calon gubernur dan wakil gubernur tapi dalam cetakan tertulis calon bupati dan wakil bupati.
“Sehingga kita sudah minta ke provinsi dan sudah diganti,” kata Yanes saat ditemui di Kantor Perwakilan KPU Yalimo di Wamena, kemarin.
Selain itu, kata Alitnoe terjadi kekurangan DAA Plano sebanyak 260 lembar tapi sudah teratasi. Hal lainnya yang menjadi masalah adalah belum adanya C6KWK atau undangan untuk pemilih, yang mana hingga saat ini undangan tersebut belum ada.
“Sesuai jadwal tahapan kita sudah rencanakan pendistribusian logistik, namun undangan ini belum ada. Sementara jadwal pendistribusian menggunakan penerbangan sudah kita sepakati bersama sehingga solusinya yang kita lakukan adalah terpaksa C6KWK KPU cetak sendiri,” tegasnya.
Menurutnya, KPU Yalimo tidak bisa menunggu karena waktu yang sudah mepet sehingga solusinya adalah menerbitkan undangan lalu didistribusikan ke setiap distrik.
“Kita sudah tentukan tanggal pendistribusian dengan pihak penerbangan sehingga kita tidak bisa tunda,” tuturnya.
KPU menyadari meski hal yang dilakukan ini diluar dari aturan, namun mereka tidak punya pilihan lain sehingga harus mencetak sendiri undangan untuk pemilih.
“Kalau kita tunggu, sekarang solusinya apa? Alasan apapun, kalau ada melanggar itu terserah, tapi solusi yang kita lakukan adalah dengan mencetak C6KWK sendri. Sebab, bila tidak ada undangan yang kita kasih, lalu siapa yang akan datang ke TPS menyalurkan suara? Ini kan tidak mungkin sehingga kita harus cetak sendiri supaya pada tanggal 27 Juni nanti masyarakat datang menyalurkan hak suaranya, ” jelasnya.
Terkait langkah yang diambil ini, menurut Yanes pihaknya tetap akan lakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua. Bahkan, saat tim monitoring dari KPU Papua datang, Yanes juga telah menyampaikan terkait hal tersebut.(lay/jog)
