BERBAGI
DOK WONE  Eddy Susanto,SE
DOK WONE
Eddy Susanto,SE

Terkait Penggunaan Dana ADK dan ADD

SENTANI–Inspektorat Kabupaten Jayapura di Tahun 2018 ini sedang membidik 100 kampung untuk diperiksa pengelolaan keuangan kampung dari dana yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Alokasi Dana  Desa (ADD) Tahun 2017 lalu.

Mantan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Jayapura yang kini menjabat Asisten II Setda Kabupaten Jayapura, Eddy Susanto,SE mengatakan, jumlah kampung yang hendak diperiksa oleh pihaknya pada Tahun 2018 ini jumlahnya tidak berbedah dengan jumlah Tahun 2017 lalu.

“Pemeriksaan untuk tahun ini di mulai dari bulan Maret ini hingga berakhir di Bulan Juli mendatang. Alokasi waktu pemeriksan tersebut akan kami manfaatkan secara baik dengan betul-betul memeriksa penggunaan dana ADK maupun dana ADD,” ujar Eddy belum lama ini di Sentani.

Dikatakanya, periksaan keuangan kampung dilakukan mengingat bahwa dana ADK maupun ADD bersumber dari keuangan negara. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka semua dana yang bersumber dari dana APBN maupun APBD harus di periksa pengelolaannya.

Menurutnya, Kabupaten Jayapura memiliki 19 distrik dengan 139 kampung masing-masing mendapat dana yang sangat besar dengan nominal yang bervariasi, mulai dari Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar. Dana yang besar tersebut harus diawasi pengelolaannya dan akhirnya harus diperiksan.

Eddy menjelaskan, hasil pemeriksaan kekuangan kampung selanjutnya akan dipelajari untuk diputuskan, apakah pengelolaannya sudah sesuai petunjuk ataukah tidak sesuai. Berdasarkan hasil yang telah dipelajari maka seterusnya akan di tentukan apakah bermasalah atau tidak.

“Hasil yang kami temui dari pemeriksaan itu akan kami jadikan bahan untuk upaya asistensi terhadap pengelola keuangan kampung serta sejumlah pemangku kepentingan pengelolaan keuangan kampung untuk ke depan pengelolaannya jauh lebih baik,” tukasnya.

Ditambahkan, dari aspek ketersedian SDM petugas pengawasan tidak diragukan lagi sebab petugas telah terbiasa melakukan tugas pemeriksaan. Semoga alokasi waktu yang diperoleh pihaknya dapat dimanfaatkan secara baik agar semua kampung yang direncanakan dapat diperiksa.

“Pemeriksaan yang kami lakukan ke setiap kampung tersebut adalah bagian dari upaya proteksi pembangunan secara adil dengan menghindari penyalahgunaan kewenangan dan keuangan oleh pemerintah kampung,” pungkasnya.(yan/yek)