BERBAGI
Majelis Hakim Tipikor Vonis Bebas Dua Terdakwa Korupsi
Foto : Berto Tungkoye/Wone
Persidangan dengan Agenda Pembacaan Putusan oleh Ketua Majelis Hakim, Terdakwa saat didampingi Penasihat Hukumnya Azer Wanma. SH dan Robinson Sirait, SH dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) ketika mengikuti persidangan Putusan di Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A Abepura, Kota Jayapura

JAYAPURA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas I A Jayapura Vonis bebas dua Terdakwa masing-masng Albertus Agustinus Tanalepi, S.Sos dan Yerry Sergius Abidondifu, S.KM yang diduga melakukan Tindak Pindana Korupsi terhadap Program Kegiatan Bidang Pengendalian Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2013  lalu.

Albertus Agustinus Tanalepi, S.Sos dan Yerry Sergius Abidondifu, S.KM diduga melakukan penyalahgunaan wewenangnya dengan modus memotong anggaran Program Bidang Pengedalian Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Tahun Anggaran 2013, dengan kerugian negara sekitar Rp60 Juta.

Namun pada persidangan digelar Kamis, (07/06) di Pengadilan Negeri (PN) Klas I A Abepura, Jayapura di pimpin Ketua Majelis Hakim, DR. H. Prayitno Santoso, SH,MH, Hakim Anggota I masing-masing Maria Magdalena Sitanggang, SH. MH, Hakim Ketua II Bernad Akasian, SH.,MH Majelis Hakim Tipikor menvonis bebas dua terdakwa Albertus Agustinus Tanalepi, S.Sos dan Yerry Sergius Abidondifu, S.KM dengan di dampingi dengan Kuasa Hukum masing-masing Azer Wanma, SH, dan Robinson Sirait, SH.

Dalam pembacaan amar Putusan Hakim Tipikor mengatakan, bahwa para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Biak dengan dakwaan alternative yaitu, melanggar Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melanggar Subsider : Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian didalam tuntutannya yang dibacakan didepan Persidangan tertanggal 16 Mei 2018  oleh Arif Kurniawan, SH selaku Jaksa Penuntut Umum dari Kejasaan Negeri Biak, yang pada pokoknya menuntut Para Terdakwa masing-masing Terdakwa Alberthus Agusthinus Tanalepy, S.Sos dan Terdakwa Yerry Sergius Abidondifu, S.KM terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sehingga untuk para terdakwa masing-masing dituntut 2 Tahun Penjara.

Bahwa dalam amar pembacaan Putusan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DR. H. Prayitno Santosa, S.H, M.H., dan Hakim Anggota I Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H serta Hakim Anggota II Bernard Akasian, S.H.,M.H pada persidangan Terbuka Untuk Umum tersebut, menyatakan Para Terdakwa Tidak Terbukti (T3) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kesatu maupun kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Bahwa terhadap Putusan tersebut diberikan hak kepada para pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyatakan pikir-pikir atau menerima putusan tersebut.

Terhadap Putusan tersebut, menurut Azer Wanma, S.H selaku Penasihat Hukum para Terdakwa mengatakan bahwa, sebenarnya perkara ini tidak layak diajukan kepersidangan untuk disidangkan dikarenakan tidak ada hasil perhitungan kerugian Negara baik dari BPK maupun Audit dari BPKP  maupun ahli-ahli lain yang berkompeten yang merekomendasikan adanya kerugian Negara sehingga menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, bahwa terlihat jelas bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo memutus bebas terdakwa Alberthus Agusthinus Tanalepy, S.Sos dan Yerry Sergius Abidondifu, S.KM dengan mempertimbangkan Pledoi/Pembelaan yang disampaikan secara tertulis pada Hari Senin, Tanggal 28 Mei 2018  yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara aquo untuk membebaskan para terdakwa.

Oleh karna itu, lanjut Azer Wanma, S.H selaku Kuasa Hukum kedau Terdakwa mengatakan bawah, dakwaan-dakwaan (Vrijsspraak) sesuai Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onslatlaag van alle rechtverolging) sesuai Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (eto/pel)