BERBAGI
Herman/Wone Suasana pertemuan antara rombongan tim DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dan Penjabat Gubernur Papua Mayjen TNI. (Purn) Soedarmo, Sabtu (9/12).
Herman/Wone
Suasana pertemuan antara rombongan tim DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dan Penjabat Gubernur Papua Mayjen TNI. (Purn) Soedarmo, Sabtu (9/12).

Gubernur: Untuk persoalan tindak lanjut klarifikasi, kami akan menindak lanjuti ini

 SERUI-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Yapen mempertanyakan surat klarifikasi yang dikeluarkan Direktor Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) kepada Gubernur Papua untuk segera membatalkan Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi,B.Sc, S.Sos,MBA (TOFAN) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen teripilih pada Pilkada Serentak Jilid II 2017 lalu.

 Pasalnya, sampai saat ini surat klarifikasi bernomor 09/SMPD/KY/XI/2017 belum juga ditanggapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan KPU Provinsi Papua sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dan sebagai penyelenggara Pilkada di Tingkat Provinsi.

 Untuk itu, beberapa perwakilan dari anggota DPRD Yapen yang dipimpin Franklin Mekari Numberi selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen bersama beberapa perwakilan dari masyarakat pencari keadilan dan kebenaran menemui secara langsung  Penjabat Gubernur Papua, Mayjen TNI. (Purn) Soedarmo di Gedung Negara Jayapura, Sabtu (9/6).

 Ketua Fraksi Yapen Hebat di Komisi B DPRD Kepulauan Yapen, Hugo Rapami menegaskan bahwa kedatangan ini kapasitas adalah anggota dewan untuk menanyakan surat klarifikasi tersebut yang belum ditindak lanjuti sampai saat ini.

 “Jadi kedatang kita ini untuk menanyakan surat klarifikasi yang di keluarkan secara resmi dari Direktor Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Dr.Sumarsomo, MDM atas nama Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH untuk melakukan klarifikasi pelantikan Bupati Yapen,” terang Hugo kepada Wone yang ikut dalam rombongan.

 Namun menurutnya, sampai saat ini belum di tindak lanjuti, karena kondisi di Yapen saat ini sedang tidak aman baik itu di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat. “Apalagi perekonomian yang sudah tidak berjalan dengan stabil,” kata Hugo mengklaim.

  Hugo memaparkan, isi surat klarifikasi tertanggal 15 Desember 2017 dengan Nomor surat 09/SMPD/KY/XI/2017 terdapat beberapa poin-poin sangat penting untuk melakukan klarifikasi pelantikan Bupati Kepulauan Yapen.

Pertama, sebut Hugo, spontanisasi masyarakat peduli demokrasi Kabupaten Kepulauan Yapen dalam surat tersebut intinya meminta pembatalan Tonny Tesar,S.Sos dan Frans Sanadi,B.Sc, S.Sos,MBA selaku Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, karena ada dugaan menggunakan dokumen dan atau keterangan palsu pada saat pendaftaran pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen pada Pilkada serentak Tahun 2017.

Kedua, sebut Hugo, keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-8149 Tahun 2017 dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.91-8150 Tahun 2017 masing-masing tanggal 4 Oktober 2017 menegaskan pengangkatan Tonny Tesar, S.Sos dan Sdr. Frans Sanadi,B.Sc,S.Sos,MBA sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen masa jabatan 2017-2022 yang telah dilantik oleh Gubernur Papua pada tanggal 16 Oktober 2017. 

Ketiga, Hugo menyebut bahwa Kemendagri mengapresiasi atas masukan dan informasi yang disampaikan oleh spontanitas masyarakat peduli demokrasi Kepulauan Yapen tersebut.

 Keempat, lanjut Hugo, yang merupakan point penting adalah sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Gubernur Papua melakukan klarifikasi atas pengaduan tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Mendagri pada kesempatan pertama.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Franklin Mekari Numberi yang juga kader Partai Golkar ini menjelaskan, kepada Gubernur Papua bahwa kondisi situasi Yapen saat ini lagi tidak aman dalam semua hal. 

 “Kedatangan untuk menemui Gubernur Papua secara langsung ini juga merupakan dorongan dari aksi-aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat terkait ijazah dari Bupati Yapen yang sampai saat ini belum jelas keberadaanya apa pelantikan itu sah atau tidak,” ungkapnya di depan Penjabat Gubernur Papua.

Menanggapi masalah itu, Penjabat Gubernur Papua, Mayjen TNI. ( Purn ) Soedarmo dalam arahannya menyampaikan bahwa permasalahan ini  baru diketahui olehnya setelah kedatangan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. 

“Dari saya dilantik tanggal 26 Februari 2018 kemarin sampai saat ini saya tidak pernah disampaikan sudah sampai di mana tindak lanjut atas klarifikasi dari Mendagri kepada Gubernur Papua dan saya belum tahu karena saya baru menjabat gubernur,” jelasnya di hadapan rombongan DPRD Kepulauan Yapen yang datang menemuinya.

Ia berjanji, akan mengecek secara langsung untuk menanyakan tindak lanjut surat klarifikasi setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah dan juga direncanakan akan turun secara langsung ke Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. 

Oleh karenanya, Penjabat Gubernur Papua mengarahkan, untuk kasus ini diserahkan kepada pihak berwajib agar bisa dilakukan penyelidikan dokumen yang diduga dokumen palsu.

 “Karena permasalahan ini masuk dalam ranah hukum bukan lagi kewenangan dari pihak KPU dan itu bisa dilakukan laporan masyarakat ke pihak berwajib. Namun, untuk persoalan tindak lanjut klarifikasi kami akan menindak lanjuti ini,” tegasnya.

Masyarakat Yapen sendiri mengamcam akan terus melakukan aksi sebelum kepemimpinan pasangan yang di singkat TOFAN ini lengser karena di anggap telah melakukan pembohongan kepada rakyat Yapen.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Frangklin Mekari Numberi menyampaikan, ucapan terima kasih mewakili seluruh masyarakat Yapen karena telah menerima penyampaian aspirasi masyarakat yang lagi tidak tenang.

“Mewakili masyarakat Yapen sangat berterima kasih karena mau menindak lanjuti permasalahan ini dan ini merupakan keinginan masyarakat. ketahuilah bahwa kita yang anggota dewan saja sangat merasakan susahnya baik itu dalam hal pekerjaan maupun dalam hal ekonomi, apalagi masyarakat,” tambahnya karena merasa miris dengan kondisi yang terjadi.(her/yek)