BERBAGI
Posbakumadin Papua Bertemu Kakanwil Kemenkumhan
Suasana Pertemuan Posbakumadin Papua dan Kepala Kanwil Kemenkumham

Jayapura – Bahas bantuan Hukum kepada masyarakat serta jasa bagi Profesi Advokad, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Provinsi Papua dipimpin Marajohan Pangabean beserta 8 anggota lainnya bertemua Kakanwil Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Papua, Iwan Santoso, SH. M.Si di ruang kerjanya, Rabu,(23/5).

Dengan kunjungan Posbakumadin ke Kakanwil Kemenkumham Papua, sangat disambut baik oleh Kepala Kemenkumham Iwan Santoso.“Kami menyambut baik kehadiran anggota Posbakumadin Papua di Kantor Kemenhumkam,” ungkap Iwan Santoso.

Dalam pembahasan rapat yang berlangsung sekitar satu jam tersebut membahas terkait Bantuan Hukum. dimana jasa hukum yang diberikan Oleh pemberi bantuan hukum (OBH) secara cuma-cuma kepada penerima bantuan Hukum meliputi masalah hukum Pidana, Perdata dan Tata-Usaha Negara, baik secara litigasi maupun non litigasi.

Kakanwil Papua Iwan Santoso mengatakan, dalam pertemuan tersebut termasuk membahas adanya persoalan Komunikasi yang pernah terputus antara Posbakumadin dengan Kanwil kemenkumham Papua.Tahun 2017 menurut pengakuan dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Papua sama sekali tidak melakukan rember terhadap kegiatan bantuan hukum, kata Iwan

Lanjut Iwan mengukapkan, , mudah-mudahan di bulan 7 nanti ada adendum sehingga bisa memasukan Posbakumadin untuk ikut menanganimasalah berkaitan dengan hukum yang ada di Papua.

Ditambahkan Iwan, terkait verifikasi keikutsertaan OBH yang baru tahun 2018 telah dibuka pendaftaran Posbakum karena selama ini kita hanya ada 4 Posbakum di Papua.

“Kita membuka seluas-luasnya agar lebih banyak lagi Posbakum yang lain mendaftar sehingga mampu menjangkau masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan Hukum, ujar Iwan.

Sementara itu, Ketua Posbakumadin Marajohan Pangabean berterima kasih kepada Kakanwil Kemenkumham Papua karena terus memberikan perhatian kepada penegakan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu. “Terbukti hari ini kami bisa berkomunikasi dan sangat direspon untuk tetap melakukan MoU dalam rangka memberi bantuan hukum kepada masyarakat,” katanya.(cw-02/pel)