BERBAGI
Contoh perumahan rakyat yang merupakan program dari Kementrian Pekerjaan Umum. (Foto:Istimewa)

JAYAPURA – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua, terkait proyek pembangunan 70 unit rumah di Kampung Onggari, Kabupaten Merauke.

Proyek pembangunan 70 unit rumah tersebut merupakan salah satu program sejuta rumah Presiden Joko Widodo. Dalam penganggarannya, proyek itu bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  tahun anggaran 2016 ini senilai Rp 12,8 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Komisaris Besar Edi Swasono kepada wartawan, Rabu (23/5) mengatakan, hasil audit BPKP dapat menjadi rujukan langkah penyidikan selanjutnya, termasuk proses penetapan tersangka.

“Kami akan menggunakan data dari BPKP untuk penyusunan berkas perkara.  Intinya subjek atau aktor dalam proyek ini ada empat orang.  Dua adalah pegawai negeri sipil Kementerian PUPR dan sisanya pihak kontraktor,” beber Edi.

Berdasarkan data awal dari BPKP, Edi mengungkapkan, potensi kerugian negara terkait proyek pembangunan 70 unit rumah di Kampung Onggari,  Kabupaten Merauke, mencapai Rp 700 juta. “Dari data awal potensi kerugian dari BPKP ini, kami telah meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan menjadi tahap penyidikan,” kata Edi.

Edi menuturkan, modus dalam kasus ini adalah pengurangan bahan baku sehingga berpengaruh pada kualitas kerja dan pengerjaan proyek yang tidak sesuai batas waktu yakni 90 hari.  “Seharusnya proyek yang dikerjakan pada Oktober ini rampung pada Desember.  Namun hingga kini, proyek ini belum diselesaikan pihak kontraktor yang ditunjuk Kementerian PUPR,” urainya.

Pihaknya pun menduga pihak kontraktor tidak mengerjakan secara langsung proyek ini. “Mereka menunjuk perusahaan lain  sebagai sub kontraktor untuk mengerjakan puluhan  rumah unit rumah tersebut, ” tutur Edi. (ful/jog)