BERBAGI
Ketua DPR Papua Dr. Yunus Wonda, SH, MH, didampingi Gubernur Papua Mayjen TNI (Purn) Soedarmo dan Anggota VI BPK RI Dr. Harry Azhar Azis, MA, ketika pembukaan Rapat Paripurna Istimewa dalam Rangka Penyerahan LHP-BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Papua Tahun Anggaran 2017 di Kantor DPR Papua, Jayapura, Selasa (22/5). (Foto:Makawaru Da Chunha/Wone)

JAYAPURA—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berhasil meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari  BPK RI,  untuk keempat kalinya secara  berturut-turut sejak  masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH dan Klemen Tinal, SE, MM  (LUKMEN) pada  tahun 2014 lalu, ketika pembukaan Rapat Paripurna Istimewa dalam Rangka Penyerahan  LHP-BPK  Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah   Papua Tahun Anggaran 2017 di Kantor DPR Papua, Jayapura, Selasa (22/5).

LHP diserahkan secara simbolis oleh Anggota VI BPK RI Dr. Harry Azhar Azis, MA kepada Penjabat Gubernur Papua Mayjen TNI (Purn)  Soedarmo, didampingi Ketua DPR Papua Dr.  Yunus Wonda, SH, MH, dan disaksikan  Forkopimda Provinsi Papua dan Anggota DPR Papua.

Harry Azhar Azis mengatakan,  pihaknya  memberikan apresiasi atas pencapaian WTP yang diraih Pemprov Papua untuk keempat kalinya secara berturut sejak pemerintahan LUKMEN sejak 2014 lalu.  Padahal  sebelumnya, Pemprov Papua selalu mendapat Opini Disclaimer.

 

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK, ujarnya, pihaknya menyimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah Papua tahun 2017 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, karena itu BPK memberikan opini  WTP.

Dikatakan, pencapaian yang keempat kalinya ini tak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan (stake holder) serta dukungan dari DPR Papua, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Ia  menambahkan,  BPK RI akan terus berupaya mendorong perbaikan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan secara sistematis dan konsisten.

Media Evaluasi

Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo menyatakan, LHP BPK atas laporan keuangan Pemprov Papua ini sangat penting. Dimana Pemprov Papua dapat mengetahui kewajaran pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, dan sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ia  menjelaskan,  LHP ini juga merupakan media untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan pengelolaan, dan pertanggungjawaban serta atas seluruh aset kewajiban dan ekuitas Pemprov Papua.

“Selain itu juga memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah, dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Disisi lain,  ungkap Gubernur,  LHP ini membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah, untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Papua.(mdc/jog)