BERBAGI
Kadis PU Papua Djuli Mambaya.

JAYAPURA—Mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Djuli Mambaya, ST menegaskan, dirinya  sebagai warga negara yang baik patuh kepada hukum. Saat ini  penyidik   Tipikor Direskrimsus Polda  Papua menetapkannya sebagai sebagai  tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Terminal Nabire 2016 sebesar Rp 1,7 Miliar.

“Ya, benar saya  telah ditetapkan sebagai tersangka, melalui surat penetapan yang  diserahkan kapada saya pada Jumat 18 Mei lalu,” tegas Djuli di Jayapura,  Minggu (20/5).

Djuli  yang kini  menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua berjanji  akan mengikuti semua proses hukum terkait kasus dugaan korupsi ini.

“Saya akan membantu penyidik mengembalikan kerugian negara,” pungkasnya.

Kasus dugaan korupsi proyek Terminal Nabire 2016 sebesar Rp 1,7 Miliar, ujarnya, setelah penyidik   Tipikor Direskrimsus Polda  Papua bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Papua,  melalui audit  sehingga ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 1,7 Miliar.

“Padahal sebelumnya, berdasarkan hasil audit BPKP terkait kegiatan ini sudah dinyatakan clear,” terangnya.

Pasalnya,  ketika  temuan pertama pada paket 2016, BPK Papua menemukan kerugian negara  sebesar lebih Rp 169 Juta,  dimana ada kekurangan volume pada jenis pekerjaan beton (mutu beton), dan itu sudah dikembalikan dan tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK itu telah dikembalikan pada 28 April 2017 melalui Bank Papua.

“Selama empat kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi, yang diperiksa hanyalah terkait kasus Rp 169 Juta.   Tapi laporan masyarakat setelah diperiksa BPKP ada lagi temuan Rp 1,7 Miliar. Saya baru tahu setelah diantarkan surat sebagai tersangka,” ujarnya.

 

Sudah Lapor Gubernur

 

Djuli mengatakan, kasus ini dilaporkan masyarakat pada 18 Januari 2018, dan iapun  telah mengikuti pemeriksaan sejak dilaporkan tersebut.

“Hasilnya cepat sekali, Jumat kemarin saya sudah ditetapkan sebagai tersangka,” tandasnya.

Untuk menghadapi kasus dugaan korupsi yang disangkakan kepadanya, tuturnya,  ia telah menunjuk kuasa hukum untuk mendampinginya. Namun ia tak menyampaikan siapa kuasa hukum yang akan mendampinginya.

Terkait kasus ini, Djuli mengaku,  ia telah melaporkan kepada  Gubernur Papua Mayjen TNI (Purn) Soedarmo. “Rencana saya akan bertemu Gubernur minggu depan,”ungkap Djuli.

 

Sementara itu, penyidik Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reskrim Khusus Polda Papua telah mengagendakan pemeriksaan terhadap empat tersangka kasus korupsi proyek pembangunan terminal di Kabupaten Nabire, pada pekan ini.

Keempat tersangka yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Djuli Mambaya, Kosultan Pengawas berinisial SU, Kontraktor berinisial JS dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berinisial YY.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Komisaris Besar Edi Swasono saat dihubungi menyebutkan bahwa dalam kasus ini tersangka DM berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam proyek pembangunan terminal pada tahun 2016.

Modus dalam kasus ini, Edi memaparkan, adalah adanya pengurangan bahan baku sehingga berpengaruh pada kualitas kerja proyek terminal di Nabire. “Kasus ini terungkap dari laporan warga ke Direktorat Krimsus Polda Papua,” bebernya.

Dalam penyelidikan kasus ini, Edi menambahkan, pihaknya telah memeriksa 16 saksi. Sementara dari perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  Provinsi Papua,  total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 1,7 miliar.  (mdc/ful/jog)