BERBAGI
Para peserta Rapat Kerja Teknis Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Papua saat foto bersama usai acara penutupan di Serui, Jumat (18/5).(Foto:Herman/Wone)

SERUI – Rapat Kerja Teknis Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diikuti peserta dari kabupaten/kota se-Provinsi Papua dan berlangsung di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen dari Kamis (17/5) hingga Jumat (18/5) kemarin menghasilkan sejumlah rekomendasi.

Asissten III Setda Kabupaten Kepulauan Yapen Klemens Mambrasar,SH mengatakan dari hasil rapat kerja teknis ini ditetapkan beberapa rekomenasi, antara lain: Rekomendasi bagi Pemerintah Pusat dengan isi rekomenasi adalah pertama, segera melengkapi peraturan pelaksanaan terkait perundang-undangan yang berimplikasi pada kewajiban peemerintah daerah.

“Kedua, mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang vertikalisasi kelembagaan untuk memperjelas fungsi koordinasi dan kewenangan dengan pemerintah di daerah. Ketiga, mendorong Pemerintah Pusat untuk melakukan peninjauan ulang indikator-indikator yang digunakan untuk membobot urusan dalam pada peraturan No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah,” paparnya.

Selanjutnya yang keempat, segera menetapkan Peraturan Menteri terkait penyesuaian peraturan daerah yang sementara disusun. Kemudian rekomendapi ke pusat yang terakhir ialah kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah yang terdapat di dDaerah masih menggunakan peraturan yang berlaku saat ini sampai dikeluarkan peraturan Presiden tentang perangkat daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

Sementara rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Papua adalah pertama, segera mengeluarkan surat kepada kabupaten/kota terkait petunjuk teknis tentang bagian-bagian yang di bawah langsung oleh Asisten Perekonomian. Kedua, segera mengeluarkan surat evaluasi bagi kabupaten/kota yang penetapan perangkat daerah tidak sesuai dengan rekomendasi provinsi. Ketiga, segera membuat edaran tentang penyebutan staf khusus atau sekretaris pribadi untuk pimpinan daerah agar terdapat kejelasan status kepegawaian dan keuangannya.

Sedangkan rekomenasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain pertama, sesuai peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Pemerintah Provinsi dapat membatalkan Perda jika terdapat kabupaten yang membentuk perangkat daerahnya tidak sesuai dengan Rekomendasi Provinsi dan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Daerah.

Kedua, belum dapat dilakukan evaluasi kelembagaan sampai dikeluarkannya Peraturan Menteri tentang Pedoman Perubahan Peraturan Daerah. Ketiga, proses pengisian jabatan harus sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah. Keempat,bagi kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada dalam hal melaksanakan pengisian jabatan harus ada rekomendasi Menteri Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi.

“Kelima, agar segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait pengalihan tenaga pendidik Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan sehingga proses ini cepat selesai dan dapat berjalan sebagaimana mestinya,” paparnya.

Keenam, segera membentuk UPTD sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2017 tentang klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah, dan ketujuh agar membentuk UPTD kemetrologian pada dinas yang menangani bidang perindustrian.

Wakil Bupati Kepulauan Yapen Frans Sanadi saat membacakan sambutan Gubernur Papua sekaligus menutup secara resmi rapat kerja teknis ini mengatakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, terus dihadapkan pada penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah.

“Undang-Undang 23 tahun 2014 juga memberikan penekanan terhadap proses desentralisasi dengan ruang lingkup yang lebih terbatas pada penyelenggaraan Otonomi Daerah,” tegas Frans Sanadi.

Ditambahkan Provinsi Papua sebagai salah satu daerah otonomi dengan karateristik daerah perlu melakukan kajian secara khusus.

Di tahun 2019 mendatang, Kabuapten Yahukimo ditunjuk menjadi tuan rumah Rapat Kerja Teknis ini.(her/man)