BERBAGI

 

MRP, Polda Papua, Pangdam XVII dan Forkopimda Rapat Bahas Soal JUT
Ketua MRP saat menyerahkan Rekomendasi kepada Kapolda agar penerimaan Polri di utamakan Putra Putri Papua

JAYAPURA – Majelis Rakyat Papua (MRP)  mengadakan Rapat Kerja Konsultasi bersama Polda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih dan Forkopimda dengan agenda sikap cekal dini terhadap kegiatan aksi Terorisme dan Radikalisme di Provinsi Papua, termasuk sikap penanganan kasus Jafar Umar Thalib (JUT) di Kabupaten Keerom dan kasus Dakwah Ustadz Fadlan Garamatan bertempat di ruang Sidang MRP, Kotaraja, Jumat, (18/05)

Kegiatan Rapat kerja  Konsultasi tersebut dipimpin Ketua MRP Timotius Murib, turut hadir, Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Boy Rafli Amar, Staf Ahli Pangdam XII/Cenderawasih, Kolonel Inf Stevanus Mahury, Dandim 1701/Jayapura, Letkol Inf Nova Ismailiyanto, S.IP, Kapolres Keerom, AKBP Muji Windi Harto, S.IK. SH, Wakil Ketua I MRP Jemmy Mabel dan Ketua DPRD Kabupaten Keerom Syahabuddin, SP.

Diawal konsultasi, Ketua MRP Timotius Murib, dalam penyampaiannya mengutuk aksi kebiadaban Teroris yang telah melakukan pengeboman terhadap sejumlah Gereja di Surabaya yang menibulkan jatuhnya korban jiwa bagi masyarakat yang tidak berdosa.

“Tanah Papua adalah Tanah Damai yang patut kita jaga agar tidak terjadi hal-hal serupa seperti di Surabaya,” terang Ketua MRP Timotius Murib.

Terlait dengan adanya kelompok Jafar Umar Thalib (JUT) di wilayah Keerom, menurut Ketua MRP Timotius Murib perlu menjadi perhatian kita bersama dan mengundang Kapolda dan Pangdam untuk menyampaikan upaya cegah dini kelompok yang berseberangan dengan Ideologi Pancasila.

“Bupati Keerom harus memberi jaminan keamanan bagi masyarakat Papua khususnya di Kabupaten Keerom terhadap aksi Teror, maka kami dari MRP memberi respon kerjasama dari pihak Polda Papua dengan Kodam XVII/Cenderawasi dan Forkompimda,” ungkapnya.

Menurut Timotius Murib, ada kelompok tertentu yang mengganggu Kamtibmas diwilayah Kabupaten Keerom hendaknya pihak keamanan melakukan upaya Polri untuk mengantisipasi Terorisme di Papua.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Boy Rafli Amar mengucapkan terima kasih atas segala bentuk Simpati dari MRP terkait aksi Teror yang terjadi di Indonesia belakangan ini.

Terkait isu yang berkembang di Papua, menurut Kapolda Boy Rafli Amar, ada 4 pilar yang salah satunya adalah Pancasila, dan saya harap agar MRP membantu menjaga pilar ini.

“Masalah aksi teror, sejak pasca Reformasi sekitar tahun 2000 – 2002 sudah ada banyak yang terjadi terjadi. Saat ini yang kami jelaskan adalah masalah JAD yang menggunakan simbol-simbol Agama tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran agama,” terang Kapolda.

Kapolda Boy Rafli Amar mengunkapkan, JUT dalam aksinya terinspirasi ikut serta dalam perjuangan di Irak dan Suriah yang merupakan basis ISIS, dan mereka ingin terapkan di Indonesia. “Mereka sudah ada dari beberapa tahun lalu.Tapi selalu gagal karena Konstitusi negara. Anggota Organisasi ini sudah banyak yang ditangkap karena mereka memiliki pandangan keliru dalam membela negara,” jelasnya.

Lanjut Kapolda, mengatakan, saat menjadi Kapolda di Banten, ada beberapa warga yang berangkat ke Suriah seperti Aman Abdurahman sebagai (Pemasok senjata dari Filipina) dan Abu Bakar Baasyor sudah ditangkap, karena pada Tahun 2007 mereka mau membuat pelatihan di Aceh. Tapi mereka tidak mendapat dukungan dan ditolak oleh masyarakat Aceh.

“Saat ini kelompok yang masih eksis adalah JAD dan Aman Abdurahman sudah dihukum tapi mereka memiliki keturunan yang saat ini tergabung dalam JAD. Mereka ini adalah orang yang berpikir sesat, bukan murni membela Agama sudah banyak anggota kelompok ini yang ditangkap di luar negeri, tetapi banyak juga yang lolos masuk ke Indonesia dengan menggunakan cover sebagai turis,” kata Kapolda.

Di Timika baru-baru ini ada 2 orang yang tertangkap, mereka sudah membeli bahan baku untuk membuat Bom dan ingin melakukan aksi dengan memanfaatkan momen Pilkada dan momen separatis, tetapi mereka disini kesulitan untuk mencari pengaruh dari orang lokal Papua karena pola pikir orang Papua sangat berbeda dengan mereka.

Kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk jangan memberi ruang gerak pada mereka. Jika ada orang mencurigakan maka segera lapor ke Bhabinkam dan Babinsa agar bisa diselidiki. Untuk masalah JUT, saya juga marah karena beliau adalah salah satu penyebab rusuh di Ambon, tapi kita sadari UU sebagai aturan main di negara kita. Yang jelas langkah-langkah preventif untuk kelompok JUT sudah kita lakukan dengan pengintaian dan mengawasi yang bersangkutan.

Ditempat yang sama, Kesbangpol Kabupaten Keerom menambahkan, perlu kami sampaikan bahwa Pemda Keerom tetap meningkatkan kewaspadaan di wilayah Keerom terkait ancaman gangguan, hambatan dan tantangan yang menjadi tugas kami. Ada petunjuk bagi Kabupaten Keerom sejak tahun 2017 yang sudah pernah kami bahas dengan Pemda Provinsi Papua namun sampai sekarang belum tuntas.

Memang ada surat Bupati tertanggal 15 Januari 2018 untuk memberi kesempatan Sukarela pada kelompok JUT untuk meninggalkan tempat secara Sukarela di Arso 14. Namun dari pertemuan awal sampai Desember 2017, kelompok JUT di Keerom tidak melihat hal-hal melawan hukum dan terlibat permasalahan di Kabupaten Keerom.

Anggota MRP  Demas Tokoro menambahkan,  berdasarkan kisaran suara di masyarakat saya minta agar ada e-KTP Khusus masyarakat Papua, jadi pada pendatang baru di Papua bisa cepat dideteksi dengan teliti.

“Mereka harus didata. Orang yang pernah keluar negeri untuk tujuan yang tidak jelas yang dimungkinkan akan datang ke Papua, dan tanah yang dikuasai oleh JUT dikembalikan ke Adat untuk menghentikan gerakan disana,” katanya.

Salah satu anggota MRP Pokja Perempuan, menambahkan, Papua adaah tanah damai tetapi sekarang menjadi resah, karena kita yang ada disini adalah NKRI harga mati tapi banyak yang mati diatas tanah ini, agama membawa kedamaian tapi isu agama merusak kedamaian.

“Menurut Fatwa MUI, JUT harus keluar dari Papua segera, tapi MUI dan Pemda Keerom menunggu dukungan dari TNI/Polri yang memberi ketegasan untuk mengeluarkan JUT dari tanah Papua. Kita di Papua ini, kalau OPM sedikit bertindak saja langsung diambil tindakan hukum oleh TNI/Polri. Kenapa Ustadz Jafar Umar Thalib tidak dibunuh saja. Tadi Kapolda sampaikan bahwa JUT belum melakukan tindakan apapun, tapi penyampaian dari bapak TNI bahwa JUT adalah aktor pecahnya rusuh di Ambon, kami minta dengan tegas segera keluarkan JUT dari tanah Papua,” tegasnya

Dari semua masukan dan usulan, tanggapan Kapolda Papua bahwa, pihaknya persilakan ke Pemkab Keerom untuk melihat aspirasi yang sudah disampaikan, jadi nanti ada perlakuan sewenang- wenang terhadap yang bersangkutan jangan sampai mendapat tanggapan negatif dari masyarakat lain di Papua.

“Saya menghimbau tindakan kita harus berdasarkan hukum, kami akan lakukan penegakan hukum dimasa sekarang, informasi sangat cepat sekali, dan kami sarankan bahwa kita harus waspada. Saya mengajak kita ambil solusi terbaik dan daya tangkal kita mengantisipasi hal tersebut, karena ada orang baik dan buruk dan itu kita tangkal berdasarkan hukum. Sesuai masukan akan kami pantau dan mari kita menjaga imej bahwa Papua memiliki toleransi tinggi,” terang Kapolda menanggapi masukkan dalam Dikusi tersebut.

Terorisme adalah kejahatan yaitu, rangkaian peristiwa kejahatan dengan menggunakan senpi, bahan peledak untuk menimbulkan korban. Jihad adalah bagian dari pemahaman yang keliru oleh mereka, Mereka memahami Faham kiri yang memerangi orang yang beda Agama dari mereka dan dianggap kafir bahkan Polisi juga dianggap Kafir.

Kami Polisi berjuang memperjuangkan kebaikan, sejak tahun 2010 banyak anggota dibunuh mereka dengan gunakan bom, Senpi maupun sajam. Mereka menganggap Polisi adalah Kafir karena menghalangi tujuan mereka menjadikan negara Indonesia sebagai Negara Islam.

Polri bekerja berdasarkan amanat Proklamasi dan UUD, Terorisme adalah perbuatan jahat, Mereka sudah banyak dihukum mati, tapi banyak yang ikut-ikutan, Jika orang ketahui rencana mereka tapi tidak melapor, maka dianggap bagian dari teroris.

“Jika ada segelintir orang yang tidak paham. Ini bukan asli dari Idonesia tapi diadopsi dari luar negeri, seperti di Irak dan lain-lain dengan mengatasnamakan agama, Kami Polri mengatasi mereka yang ingin melakukan perbuatan jahat, walaupun mereka sudah pernh berbuat jahat dan telah menjalani hukumannya, Kami amati terus tindakan mereka. Sehingga langakah kami bertindak sesuai proporsionalisme, Jadi bukan berarti masa lalu dilupakan, tapi terus memantau pergerakan mereka.MRP diharapkan bisa membantu kami dan memberi Polri dan TNI kesempatan untuk bekerja maksimal untuk berbiat yang terbaik bagi rakyat di Papua,” terang Kapolda Papua.(cw-02/pel)