BERBAGI
Ketua DPRD Jayawijaya Taufik P. Latuihamallo. (kiri). (Foto:Itlay/Wone)

WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Jayawijaya. Dalam revisi Perda ini dititikberartkan pada sanksi bagi pelaku produksi miras atau pengedar yakni denda Rp 50 juta dan 6 (enam) bulan penjara.

Hanya saja, hasil revisi Perda tentang miras ini belum bisa diterapkan, sebab masih menunggu tandatangan Bupati Jayawijaya. Hal itu diungkapkan oleh Taufik P. Latuihamallo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jayawijaya saat ditemui di Kantor Bupati Jayawijaya, Selasa (15/5) kemarin.

Menurut Taufik, revisi Perda tersebut  telah diterima oleh biro hukum provinsi.  Dia selaku Ketua DPRD Jayawijaya telah menandatangani persetujuan revisi dan telah dibawa ke bagian hukum untuk direvisi.

“Sekarang tinggal menunggu tanda tangan bupati untuk bisa diundangkan dan dilaksanakan,” ungkap Taufik.

Revisi yang dilakukan ini, kata Ketua DPRD, pada prinsipnya sama hanya saja dititikberatkan soal sanksi. Ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku produksi miras dan pengedar.

“Jika dulu sanksinya itu hanya tipiring (tindak pidana ringan), sekarang sudah direvisi dan ini sanksinya ada hukuman badan sampai enam bulan dan denda sekitar Rp 50 juta ,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia berharap aparat penegak hukum bisa menerapkan Perda tersebut tanpa pandang bulu. Ia yakin, dengan penerapan Perda ini dengan serius, maka kasus kriminalitas yang terjadi di Jayawijaya akibat minuman keras itu akan turun.(lay/man)