BERBAGI
DOK HUMAS POLDA FOR WONE  Waka Polda Papua Brigjen Pol Yakobus Marjuki saat Membuka Sosialisasi UU Pers di SPN Jayapura, Selasa (15/5).
DOK HUMAS POLDA FOR WONE
Waka Polda Papua Brigjen Pol Yakobus Marjuki saat Membuka Sosialisasi UU Pers di SPN Jayapura, Selasa (15/5).

JAYAPURA–Kepolisian Daerah Papua terus berupaya meminimalisir tindak kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh oknum aparat. Salah satu buktinya dengan mensosialisikan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Sekolah Polisi Negara, pada Selasa (15/5).

Dalam sosialisasi itu, Polda Papua menggandeng Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jaypura. Tercatat 185 anggota Polri, yang terdiri dari Perwira Polda hingga Bintara diikutkan dalam sosialisasi itu.

Kapolda Papua, Irjen Pol. Boy Rafli Amar dalam amanatnya yang dibacakan Waka Polda Papua, Brigjen Pol. Yakobus Marjuki mengatakan, pers adalah salah sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat. Pers juga memiliki peran penting dalam negara demokrasi dan memajukan kehidupan masyarakat.

“Pers sering disebut sebagai pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pers berperan sebagai kontrol atas ketiga pilar dan dilandasi check dan balance,” kata Boy Rafli.

Menurut Boy Rafli, untuk menegakkan pilar keempat, pers juga harus bebas dari kapitalisme dan politik. Hal ini dapat diartikan bahwa pers yang tidak sekadar mendukung kepentingan pemilik modal dan melanggengkan kekuasan politik tanpa mempertimbangkan kepentitingan masyarakat yang lebih besar.

Ketua AJI Kota Jayapura, Lucky Ireuw dalam pemaparannya menekankan agar penyelesaian sengketa terkait produk jurnalistik yakni berita harus berpedoman pada UU Pers, yakni penggunaan hak jawab dan hak koreksi.

Ia pun khawatir ditegakannya hukum pidana kepada Pers, apabila aparat tidak paham UU Pers. Padahal sudah ada UU Pers yang mengatur penanganan masalah yang berkaitan dengan Pers maupun pemberitaan.

Menurut pria yang juga sebagai Pemimpin Redaksi (Pemred) SKH Cenderawasih Pos, tingkat pemahaman kebebasan Pers oleh aparat kepolisian di daerah perkotaan di Papua, misalnya di Jayapura sudah semakin baik. Hal ini disebabkan adanya pengawasan terkait aktifitas insan Pers.

Hanya saja, lanjut Lucky, aparat kepolisian yang bertugas di pinggiran dan pedalaman Papua juga perlu mendapatkan pemahaman tentang UU Pers. “Ini disebabkan minim pengawasan di sana, ” ujar Lucky.

Sementara itu, Koordinator AJI Wilayah Papua dan Papua Barat, Viktor Mambor memandang perlu ada koordinasi antara aparat kepolisian dan organisasi Pers dalam penanganan sengketa Pers. Hal ini bertujuan menentukan berita yang digugat masuk kategori jurnalistik atau adanya unsur pidana.

Victor pun berharap, tidak ada lagi perdebatan antara aparat keamanan dengan wartawan yang telah menunjukkan kartu Pers miliknya saat peliputan konflik di lapangan. Demikian pula sebaliknya, insan Pers juga harus menghormati hak aparat kepolisian apabila belum memberikan informasi yang bersifat masih penyelidikan.

Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, tujuan penyelenggaraan sosialisasi UU Pers karena pihaknya menyadari pentingnya kemitraan dengan insan Pers khususnya di Tanah Papua.

Ia berharap, sosialisasi ini aparat kepolisian dan insan pers bisa menempatkan posisi yang aman dalam menghadapi aksi massa dalam kegiatan unjuk rasa atau kegiatan di daerah rawan konflik.(ful/yek)