BERBAGI
Aktivitas penambangan di area PT Freeport. (istimewa)

JAYAPURA—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terus minta, agar PT. Freeport  Indonesia  membayar tunggakan dan denda pajak air permukaan 10 persen selama 2011-2015  senilai Rp 2,5 Triliun. Pasalnya, Pemprov Papua telah  menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Karena itu, Freeport wajib mentaati.

“Freeport pada prinsipnya siap membayar pajak pokok, tapi kita  tuntur agar  tunggakannya bisa diselesaikan,” tegas   Gubernur Papua Mayjen TNI (Purn) Soedarmo, usai Apel Pagi di Halaman Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Senin (14/5).

Ia mengatakan, walaupun persoalan-persoalan ini masih bergulir di Pengadilan,  tapi pihaknya  menunggu putusan hukum yang bersifat inkra atau mengikat.

Sebagaimana diwartakan,  Pemprov Papua mengklaim telah memenangi sengketa pajak melawan PT Freeport Indonesia yang nilai totalnya mencapai Rp 2,5 Triliun. Kemenangan itu didasarkan pada putusan yang diucapkan Majelis Hakim XVb Pengadilan Jakarta pada 18 Januari lalu.

Majelis Hakim XVb menolak permohonan banding PT Freeport Indonesia untuk keseluruhan. Dengan demikian Keputusan Gubernur Papua tentang Penolakan Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan dinyatakan tetap sah dan berlaku.

Sebelumnya pemerintah Provinsi Papua meminta PT.Freeport untuk membayar pajak air permukaan yakni air yang digunakan PT.Freeport untuk membuang limbah konsentrat. Nilai total yang harus dibayarkan sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 jika dirupiahkan mencapai angka Rp 2,5 Triliun. Adanya kewajiban pajak tersebut didasarkan pada  Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Namun demikian,  putusan MA menegaskan, mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Freeport Indonesia, tertanggal 27 Februari 2018 menyatakan  membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79857/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017.  (mdc/jog)