BERBAGI
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal. (Foto:Syaiful/Wone)

JAYAPURA – Aktivitas di Kabupaten Pegunungan Bintang kembali lumpuh akibat aksi pemalangan Bandar Udara Oksibil oleh ribuan warga setempat, yang menuntut pengunduran diri Bupari Costan Oktemka, sejak Kamis (10/5).

Berdasarkan data yang diperoleh WONE, selain memalang Bandar Udara Oksibil. Masyarakat juga memalang Kantor KPUD dan Panwaslu Pegunungan Bintang, serta mengancam akan memboikot Pilgub 2018 maupun Pilpres 2019.

Kepala Bandara Oksibil Frits Ayomi saat dikonfirmasi Sabtu (12/5) mengatakan,  pihaknya menutup bandara hingga ada jaminan keamanan dari aparat kepolisian setempat. Penutupan bandara menyusul aksi pemalangan sekitar 2.000 warga.

Bahkan, lanjutnya, masyarakat juga merazia para penumpang dan petugas bandara serta melarang warga meninggalkan Oksibil.  Aksi pemalangan dan razia di area bandara menyebabkan sejumlah petugas khususnya di bagian navigasi merasa trauma dan belum berani bekerja.

“Bandara Oksibil kami tutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan.  Kami baru dapat mengoperasikan kembali bandara apabila ada kepastian keamanan dari aparat kepolisian setempat,” kata Frits.

Selain aktivitas penerbangan  baik pesawat komersial untuk penumpang, lanjut Frits, penerbangan pesawat cargo dan perintis dari Jayapura dan Boven Digoel ke Bandara Oksibil juga ditunda.

Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Polisi Ahmad Mustofa Kamal kepada wartawan di Mapolda Papua, Sabtu (12/5) membenarkan adanya mobilisasi massa di Oksibil Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang, sejak beberapa hari terakhir.

Mobilisasi massa ini disinyalir berkaitan dengan pelayanan Pemerintah Daerah Pegunungan Bintang dalam kepemimpinan Bupati Costan Oktemka. “Aksi dari masyarakat sudah beberapa kali mendatangi bandara dan dinegosiasi oleh Polri dan TNI agar tidak menganggu penerbangan,” terangnya.

Polda Papua pun menyayangkan aksi massa tersebut, karena telah menganggu obyek vital. Sebab, lanjutnya, pemalangan bandara telah menggangu  pengiriman logistik maupun kedatangan masyarakat ke Oksibil.

“Kami berharap pihak-pihak bisa menahan diri, karena segala sesuatunya harus melalui proses mekanisme yang berlaku. Kami juga berharap Bupati dapat segera hadir ditengah masyarakat sehingga persoalan daerahnya dapat terselesaikan,” kata dia.

Kamal menegaskan, pihaknya akan mengupayakan pre entif berkaitan dengan situasi dan kondisi, sehingga tidak berdampak pada pelaksanaan Pilkada di wilayah tersebut. “Memang kalau dari video, massa banyak dan mereka juga mengancam akan memblokir KPU, namun harapan kita Pilkada dapat berjalan aman dan kondusif,” tuturnya.

Sejauh ini, masyarakat sudah berjanji tidak akan melakukan pengrusakan terhadap fasilitas negara. “ Kita sudah memberikan penjelasan agar tidak melakukan aksi yang merugikan semua pihak, karena kunci bisnis ada di penerbangan,” kata Kamal.

Kamal menambahkan, pihak kepolisian setempat telah mengerahkan 3 Satuan Setingkat Kompi atau setara dengan 300 personil untuk melakukan pengamanan di wilayah tersebut. “Belum ada penambahan personil, nanti kita lihat besok,” tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Pengawal Aspirasi Masyarakat Pegunungan Bintang Anglipki Kaladana mengatakan,  total sebanyak 16.000 warga dari 274 kampung yang terlibat dalam aksi unjuk rasa untuk menurunkan Constan sebagai Bupati Pegunungan Bintang.

Aksi ini dipicu sikap otoriter Konstan selama memimpin Kabupaten Pegunungan Bintang dalam dua tahun terakhir dan dugaan sejumlah kasus korupsi. Misalnya kasus penggunaan dana desa sebesar Rp 15 juta per kampung yang telah ditangani penyidik Polda Papua. (ful/jog)