BERBAGI
Yudhi/Wone Massa dan Timsus Cagub dan Cawagub Papua LUKMEN saat melakukan orasi di depan Kantor Bawaslu Papua, Sabtu (12/5).
Yudhi/Wone
Massa dan Timsus Cagub dan Cawagub Papua LUKMEN saat melakukan orasi di depan Kantor Bawaslu Papua, Sabtu (12/5).

Baiten Wenda: Kami mencurigai itu adalah data siluman yang entah dari mana datangnya

JAYAPURA-Terdapat 13 distrik dari 39 distrik di Kabupaten Lanny Jaya data pemilih pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua Tahun 2018 mengalami perubahan yang signifikan.
Nah, hal ini membuat massa dan Tim Sukses Cagub dan Cawagub Papua Lukas Enembe dan Klemen Tinal (LUKMEN) geram dan mendatangani Kantor Bawaslu Papua, Sabtu (12/5).
Untuk mempertanyakan surat rekomendasi Bawaslu yang tidak sesuai dengan apa yang laporkan. Daftar peningkatan jumlah pemilih di Kabupaten Lanny Jaya (lihat tabel).

Sumber Timsus Cagub dan Cawagub Papua LUKMEN For Wone

Seusai lakukan orasi Timsus Cagub dan Cawagup Papua, penggugat, tokoh intelektual serta saksi melakukan jumpa pers di depan Kantor Bawaslu Papua.
Tokoh Intelektual Lanny Jaya, Baiten Wenda mengemukakan, tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Kabupaten Lanny Jaya syarat akan kepentingan serta dirinya mengklaim bahwa KPUD Lanny Jaya tidak bekerja untuk kepentingan umum.
“Kami (Timsus-red) pernah menyampaikan hasil keberatan tentang penetapan DPS, DPT. Namun teman-teman komisioner Panwaslu tidak pernah meneruskan kepada Bawaslu Provinsi,” sesalnya.
Oleh sebab itu, Timsus Cagub dan Cawagup Papua LUKMEN dari Kabupaten Lanny Jaya pernah menyampaikan keberatan kepada Panwaslu Provinsi.
“Ternyata rekomendasi yang dikeluarkan tidak sesuai dengan apa yang pernah kami sampaikan lewat pernyataan secara tertulis sehingga kesempatan ini kami tim menyampaikan keberatan,” bebernya.
Karena menurutnya, tidak sesuai dengan apa yang pernah disampaikan secara tertulis. Sehingga, pihaknya merasa ada apa di balik penyelenggara Pemilu bekerja.
“Terutama kepada Panwaslu. Panwaslu adalah pengawas proses tahapan Pemilu tetapi kami mencurigai bahwa ada yang tidak benar,” akunya.
Dikatakannya, pihaknya hadir di sini bukan untuk kepentingan satu dan dua orang akan tetapi untuk kepentingan Kabupaten Lanny Jaya secara khusus berhubungan dengan DPT.
Dan dia menambahkan, secara umum adalah kepentingan Pilgub Papua. “Kami mendesak bukan karena kepentingan satu calon, tetapi untuk kedua calon yang adalah putra daerah terbaik Provinsi Papua,” tegasnya.
Dengan bentuk permainan seperti ini, pihaknya merasa ada sesuatu yang tidak benar sehingga dirinya bersama rekan-rekan lainnya hadir di sini untuk menegakkan keadilan, kejujuran dan transparan.
Baiten menuturkan, di dalam Undang-Undang (UU) Pemilu berpedoman kepada beberapa asas yaitu mandiri, keadilan, kejujuran, tranparansi, profesionalitas dan akuntabel. Dirinya bertanya, saat ini KPUD Lanny Jaya menggunakan asas yang mana?
Ia mengklaim bahwa teman-teman KPUD Lanny Jaya tidak pernah menggunakan asas ini. “Saya yakin teman-teman KPU sudah keluar dari itu. Kami hadir di sini Timsus LUKMEN Lanny Jaya untuk menegakkan itu untuk kepentingan umum,” ucapnya.
Baiten menilai, DPT yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Lanny Jaya tidak sesuai dengan DAK2 Semenster I tahun 2016/2017 milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lanny Jaya yang resmi.
“Harusnya itu menjadi acuan teman-teman KPUD Kabupaten Lanny Jaya menjadikan DPT. Data yang dipakai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya 2017 lalu dengan data yang saat ini dikeluarkan KPUD Kabupaten Lanny Jaya tidak sama,” paparnya.
“Kami mencurigai itu adalah data siluman yang entah dari mana datangnya. Sehingga kami minta kepada komisioner KPUD Lanny Jaya dan juga KPU Papua untuk melihat dengan jelih mengenai tuntutan kami,” Sambungnya.
Persoalan ini kalau tidak ditanggapi secara serius, Baiten menegaskan, akan melanjutkan persoalan ini ke DKPP RI. “Itu pasti akan kita lakukan proses tahapan ini,” tegasnya lagi.
Ia menyebut, Distrik Bruwa hanya beberapa bulan saja setelah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya 2017 bertambah yang awalnya DPT hanya 7000 sekian menjadi 11.282 bertambah 4.727.
“Saya juga bingung ini dapat data dari mana. Kalau pakai data Pemilu 2017 jumlahnya tidak seperti ini. DPT tidak mungkin tinggi kalau DP4 di bawah, data penduduk harus di atas dan DPT harus di bawah,” terangnya.
Pihaknya meminta, KPUD Lanny Jaya dan Panwaslu Papua dapat menjelaskan perubahan angka ini secara detail.
“Kami kaum intelektual dan Pemkab Lanny Jaya bingung, KPUD Lanny Jaya pakai data dari mana. Kita sudah sinkronkan data KPUD dan pemerintah punya tetapi berbedaannya sangat signifikan sehingga kami nyatakan itu data siluman,” bebernya.

Dari kiri ke kanan : Yaberius Kogoya, Baiten Kogoya, Yunus Kogoya, Etius Wenda saat memberikan keterangan pers di Kantor Bawaslu Papua, Sabu (12/5) selepas melakukan orasi
Dari kiri ke kanan : Yaberius Kogoya, Baiten Kogoya, Yunus Kogoya, Etius Wenda saat memberikan keterangan pers di Kantor Bawaslu Papua, Sabu (12/5) selepas melakukan orasi

Penggugat KPUD Kabupaten Lanny Jaya, Yaberius Kogoya mengakui bahwa tahapan KPUD sudah diikuti hingga ke KPU Provinsi.
“Mulai hari ini (Sabtu-red) sampai kapan pun sidang pleno kita akan ikuti terus. Kami tidak akan membiarkan KPUD Lanny Jaya dan Panwaslu bermain data yang tidak benar,” tegasnya.
Saksi di Distrik Awina pada Pilkda 2017 lalu, Yunus Kogoya menilai, kehadirannya ke Kantor Bawaslu Papua karena ada masalah yang dilakukan KPUD Lanny Jaya.
“Semua distrik mengalami perubahan dan angkanya itu didapat dari mana,” tanya Yunus.
Sebenarnya, kata Yunus acuan sebenarnya yang digunakan untuk merubah DAK2, DP4, DPS, DPT itu apa.
“Kami di Distrik Awina angkanya lebih 1000 kalau kembali ke DPS hasil Coklit PPDP itu hilangnya 1000. Hilang sekejak 1000 itu ke mana. Saya mengerti, saya ini penyelenggara tetapi kalau ada masalah di saya punya distrik saya harus kejar dan sampai ke mana pun akan jadi saksi,” tegasnya.
Yunus meminta, rekomendasi Bawaslu Papua ke KPUD Lanny Jaya harus diklarifikasi karena tidak sesuai dengan hasil laporan saksi serta Timsus Cagub dan Cawagup Papua LUKMEN.
“Rekomendasi tidak sesuai dan mungkin ini ada kerja sama. Dan kalau mau menetapkan DPT harus Pemkab Lanny Jaya dipanggil sebagai pengelola data kependudukan yang sah di daerah. Serta panggil PPD, Panwas Kabupaten dan distrik harus ada,” imbaunya.
Di tempat terpisah, Sekretaris Timsus Cagub dan Cawagub Papua LUKMEN, Terius Yigibalon mengemukakan bahwa terkait DPT Kabupaten Lanny Jaya di mana KPUD sebagai penyelenggara dan Panwaslu dibeberapa aturan sudah melanggar.
“Yang mana harusnya dilakukan pleno DPS distrik, Coklit itu tidak dilakukan. Kami laporkan ke Panwas, tetapi Panwas kami klaim terlibat. Sehingga Panwas tidak tindaklanjuti serta tidak tanggapi,” mirisnya.
Hingga sampai penetapan DPT, Ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya ini menerangkan, ada beberapa distrik ada temuan bahwa jumlah penduduknya di bawah tetapi jumlah pemilihnya naik.
“Kalau mungkin hanya 50-100 orang masih masuk akal, tetapi kalau sudah 1000-5000 itu tidak wajar. Pemerintah sendiri pun menyatakan bahwa itu tidak benar,” kata pria yang baru selesai mengikuti pendidikan Lenhannas itu.
Pihaknya ngotot untuk menyelesaikan sejak dini masalah DPT, DP4, DAK2 ini supaya jangan merugikan Cagub dan Cawagub Papua Nomor Urut 1 dan 2.
“Jangan sampai suara-suara fiktif seperti ini dipersoalkan selepas Pilkada ini selesai dan telah menemukan siapa pemenangnya,” tukasnya.
Kondisi yang terjadi menurutnya, Panwaslu dan KPUD Lanny Jaya menututup mata dan menutup telinga mengenai apa yang tengah terjadi.
“Tim datang ke KPU dan Bawaslu Papua sudah dapat ambil alih masalah ini. Dan harapan kami bukti, keterangan serta kronologis sudah dilaporkan,” terangnya.
Terius mengharapkan, DPT yang telah dikeluarkan tidak diakui pemerintah sehingga harus segera diperbaiki.
“Bawaslu harus tegas mengenai ini. Tetapi seakan-akan rekomendasi ini memihak dan tidak menegur bawahannya baik KPUD maupun Panwaslu Lanny Jaya,” imbuhnya.
Bahkan segara tegas, Ketua DPRD Lanny Jaya ini menilai, kredibilitas Bawaslu Papua tidak independen dan tidak profesional.
“Isi urat rekomendasi yang saat ini kami pegang salinannya berbeda mengenai apa yang kami ajukan dengan rekomendasi yang keluar. Kami jujur ya, sangat ragukan Bawaslu Papua,” mirisnya lagi.
Panwas Distrik, tutur Terius telah menyatakan bahwa PPD tidak melakukan pleno dan ini sebuah kejujuran.
“Sebuah laporan yang masuk tetapi Bawaslu tutup mata. Kami harapkan rekomendasi ini dapat ditinjau kembali,” harapnya.
Sebelum pleno penetapan DPT yang sah, dirinya meminta supaya rekomendasi yang seperti diharapkan sesuai dengan laporan harus diterbitkan.
“Dari temuan kami terdapat sekitar 14.000 DPT fiktif. Kami sinyalir ada oknum dari KPUD serta stafnya ada bermain NIK palsu, dan ini bukan main-main bisa mengarah ke pidana,” tegasnya lagi.
Dinas Kependudukan Kabupaten Lanny Jaya, dia meminta untuk melapor masalah ini karena sudah berkaitan dengan pemalsuan data kependudukan.
“Saya tegaskan ini bukan kepentingan saya melainkan kepentingan umum untuk sesuatu yang lebih baik di daerah Lanny Jaya dalam urusan demokrasi,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, massa hanya melakukan orasi sekitar 5 menit dan langsung membubarkan diri karena anggota Bawaslu Papua tidak berada di tempat.(yek)