BERBAGI
General Manager Pertamina MOR VIII, B. Frans Justus Lapian. Foto:Sunario/Wone.

JAYAPURA – General Manager Pertamina MOR VIII, B. Frans Justus Lapian mengungkapkan untuk menentukan kuota yang disalurkan dalam program BBM Satu Harga harus menyesuaikan dengan rekomendasi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Dengan selalu melihat dari rekomendasi Pemda itu, kemudian dari jumlah itu, Pertamina juga akan melakukan survei sedetil mungkin untuk mengetahui kebutuhan sebenarnya yang ada di masyarakat.

“Dalam pelaksanaan program tersebut, Manajemen PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VIII Maluku-Papua harus bisa menentukan kuota sesuai kebutuhan masyarakat sehingga hal itu bisa memenuhi kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri,” ujar Justus di Jayapura, Minggu (6/5).

Menurut Justus, penyaluran BBM dalam program tersebut di wilayah yang masuk kategori Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T), bukanlah suatu hal yang mudah, karena setiap daerah memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, khususnya pada masalah transportasi.

“Kalau kuotanya terlalu kecil, masyarakat juga pasti akan mengeluh, tetapi kalaupun terlalu besar nanti biaya distribusinya juga pastinya akan luar biasa, hal itu yang mengakibatkan hingga kita juga harus benar-benar evaluasinya,” ungkap Justus.

Dirinya mengklaim, dari 21 titik penyaluran BBM Satu Harga yang ada saat ini khususnya di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Pertamina pada beberapa titik tertentu telah melakukan penyesuaian kuota dan pada umumnya adalah penambahan. Dan saat ini pihaknya sudah melakukan beberapa penambahan kuota, akan tetapi hal itu dirasa tidak perlu untuk terus berkoordinasi dengan Pemda untuk mengetahui kebutuhan wajarnya.

Sebagai informasi, pada awal peresmian penentuan kuota BBM tersebut pada 18 Oktober 2016 lalu, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 400 miliar untuk memberikan subsidi khusus untuk penyaluran BBM di wilayah 3T. Dan pada realisasinya hingga akhir 2017, subsidi yang digunakan untuk program tersebut baru mencapai sekitar Rp 800 miliar. (sun/man)