BERBAGI
Yudhi/Wone Gubernur Provinsi DI Jogjakarta, Sri Sultan Hamungku Bowono X bersalaman dengan Kepala Badan Pendidikan, Penilitian dan Penyuluhan Sosial (BPPPK), Hary Z. Soeratin usai pembukaan Rakorbang SDM, Lembaga dan Program Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Regional II, III, IV, V dan VI di The Rich Jogja Hotel, Minggu (6/5)
Yudhi/Wone
Gubernur Provinsi DI Jogjakarta, Sri Sultan Hamungku Bowono X
bersalaman dengan Kepala Badan Pendidikan, Penilitian dan Penyuluhan
Sosial (BPPPK), Hary Z. Soeratin usai pembukaan Rakorbang SDM, Lembaga
dan Program Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Regional II, III, IV, V
dan VI di The Rich Jogja Hotel, Minggu (6/5)

Sinkronkan Program Kemensos RI Dinas Sosial Daerah
JOGJAKARTA-Gubernur DI Jogjakarta, Sri Sultan Hamungku Bowono X membuka Rapat Koordinasi Pengembangan (Rakorbang) Sumber Daya Manusia (SDM), Lembaga dan Program Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Kegiatan ini diikuti BBPPKS Regional II, III, IV, V dan VI di The Rich Jogja Hotel, Minggu (6/5).
Pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk yang dilakukan Gubernur DI
Jogjakarta, Sri Sultan Hemung Kubowono X bersama Ketua Komisi VIII DPR RI, M. Ali Taher, Kepala Badan Pendidikan, Penilitian dan Penyuluhan Sosial (BPPPK), Hary Z. Soeratin bersama pejabat di Kemensos RI.
Sri Sultan dalam sambutannya menyampaikan, puji syukur kepada Tuhan
yang Maha Esa atas kedatangan bapak dan ibu sekalian di Provinsi DI Jogjakarta mengikuti kegiatan Rakorbang ini.
“Rakorbang tahun 2018 ini dimaksudkan untuk sinkronisasi progam dan kegiatan penyelenggaraan sosial pusat dan daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja pada pemerintahan tahun 2019,” katanya.
Dikatakan, kesejahteraan yang menjadi tema sentral tujuan utama Rakorbang ini ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara. “Agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya,”
tuturnya.
Merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Menurutnya, pengertian penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, kata Sri Sultan, yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Meliputi, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
“Dalam hal ini memerlukan indikator ukuran pencapaiannya. Yang dapat
diukut dari kebutuhan dasarnya. Di mana faktornya bisa dilihat dari indikator keluaran antara lain tingkat kemiskinan, buta huruf, kematian bayi, harapan hidup dan partisipasi sosialnya,” paparnya.
Selain itu, Sri Sultan menambahkan, ditentukan indikator masukan yang
ditandai dari pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, kesehatan serta jaminan sosial dan keluarannya.
“Sedangkan masyarakat sejahtera adalah kelompok sosial yang mendapatkan perlindungan sosial, mendapat pelayanan sosial dari negara. Sudahkah masyarakat Indonesia sejahtera,” tanya orang nomor
satu di provinsi yang dikenal sebagai kota pelajar itu.
Jawaban atas pertanyaan ini, lanjut Sri Sultan, sulit di jawab. Namun, kalau dilihat dari amandemen UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1
mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
“Dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melakukan
rehabilitasi sosial, pembinaan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagai perwujudan kewajiban negara menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin serta tidak mampu,” akunya.
Kata Sri Sultan, pembangunan sosial adalah strategi yang betujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna. Pembangunan
sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial, ketimbang
pertumbuhan ekonomi.
“Yang menjadi pusat perhatian dalam pendekatan ini mencakup, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial dan penuntasan kemiskinan,” imbuhnya.
Sri Sultan menilai, Rakorbang ini mungkin juga akan ditandai penandatangan   Memorandum of Understanding (MoU) dengan UGM maupun UNY.
“Untuk mendekatkan teori dan praktik lapangan, teks dengan konteks
tentang bidang ilmiah dan alamiah. Hendaknya juga diikuti dengan informasi ilmu sosial menjadi gerakan perubahan sosial yang mampu merubah minset kita,” imbaunya.
Mudah sosial dan mudah manusia, ujar Sri Sultan, dikaitkan dengan program pemberdayaan masyarakat. “Sayangnya kita melupakan evaluasi hasilnya untuk melihat kesuksesan sejauh mana program berdampak positif bagi masyarakat binaannya,” katanya lagi.
Evaluasi ini diperlukan, kata Sri Sultan, untuk memastikan pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan yang tepat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Memastikan dana yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan karena melalui telaah mendalam dan membantu memperbaiki desain serta menendukan metode program pemberdayaan masyarakat yang tepat,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Jayapura, Drs. Isak Sawo,M.Si menerangkan, kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan kesejahteraan sosial.
“Untuk mengaitkan program kementerian dengan program yang ada di dinas-dinas daerah supaya dapat disinkronkan bagaimana. Saling mengisi, saling melengkapi,” terangnya.
Karena menurutnya, sinkronisasi inilah yang membuat kepala-kepala dinas dipanggil untuk mengikuti acara ini supaya mereka tahu persis apa yang disediakan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).
“Sehingga Kemensos dalam tahu apa yang dikerjakan oleh mereka (kepala dinas-red) melalui sinkronisasi program ini. Itu sebenarnya inti dari kegiatan ini,” aku Isak.
Saat disinggung mengenai out put dari hasil Rakorbang selama ini, menurut Isak, belum maksimal sehingga setiap 3 bulan sekali dilakukan perbaikan data karena ada yang meninggal, ada yang pindah.
“Data ini terus mengalami perubahan dan petugasnya dituntut untuk mengupdatenya terus data terbaru, ada yang meninggal, ada yang nikah lagi, ada yang kartunya sudah kadaluarsa,” jelasnya.
Ketua Alumni STKS Bandung Provinsi Papua ini berpesan, kepada peserta yang hadir khususnya dari wilayah kerja BBPPKS Regional VI Jayapura, harus mampu membaca sistem data itu serta mengerti proses pendataan itu.
“Harus mengetahui setiap program Kemensos RI dengan benar. Dan
bekerja dengan hati yang tulus,” demikian penjelasan Kepala BBPPKS Regional VI Jayapura, tukasnya.
Sekadar diketahui, tema yang diusung dalam kegiatan ini sinkronisasi program pengembangan SDM lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial
mulai 5-8 Mei 2018 yang diselenggarakan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).(yek)