BERBAGI

 

JAYAPURAMiris, sebanyak 65.71 % perempuan (kaum hawa) yang tergolong produktif  di Indonesia belum berperan optimal dalam pembangunan negara ini (Data Profil Perempuan Indonesia).  Hal tersebut disebabkan masih rendahnya kualitas hidup dan tingkat pendidikan yang dimiliki kaum perempuan.

Untuk itu dibutuhkan peningkatan kualitas dan kemampuan kaum perempuan melalui dukungan dari  masyarakat  khususnya  lembaga masyarakat dan juga kaun laki-laki sendiri, demi mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.

“Perempuan memiliki potensi sangat besar untuk ikut berpartisipasi dalam mengontrol dan memberikan manfaat pada pembangunan negara,” ungkap Menteri PPPA, Yohana Yembise dalam acara Pelantikan dan Deklarasi DPD FPPI Provinsi Papua di  Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Jumat, (4/5).

Namun menurut Menteri Yohana Yembise, tentunya potensi tersebut harus dikelola dan diarahkan dengan baik, seperti meningkatkan kapasitas dan memberikan akses bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan merupakan suatu komitmen nasional dalam meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.

“Negara pun menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, kita harus memastikan bahwa kaum perempuan memperoleh kesamaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dan setara dari hasil pembangunan  yang dilaksanakan,” tegasnya.

Dikatakan Menteri Yohana Yembise, peran laki-laki dalam meningkatkan  pembangunan pemberdayaan perempuan juga sangat dibutuhkan, melalui 3 fokus utama yaitu, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, penurunan angka kematian ibu (AKI) dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia khususnya Papua.

Mengapa Papua?  Human Development Report (HDR) pada tahun 2016  melansir, bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dimiliki Indonesia menduduki  urutan 113 dari 188 negara, hal ini menunjukan Indonesia  berada dibawah posisi rata-rata dunia.

Terlebih lagi pada tahun 2015 Papua menjadi Provinsi dengan nilai IPM dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terendah yakni, 58,05 dan 79.09.

Hal ini menegaskan bahwa perlunya peningkatan kualitas masyarakat di Papua, khususnya dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi dan standart hidup yang layak.

Manteri Yohana mengungkapkan bahwa, FPPI merupakan salah-satu organisasi perempuan  yang berperan sangat penting dalam meninngkatkan partisipasi aktif perempuan di bidang politik, sosial, budaya, kesehatan, dan pendidikan di Indonesia.

Dibutuhkan sinergi yang  kuat  antara lembaga masyarakat dengan pemerintah baik pusat dan daerah serta organisasi keagamaan, akademisi, dunia usaha, dan media. Peran lembaga masyarakat  sangat penting mengingat jejaring dan koneksi yang dimiliki  hingga ke wilayah akar rumput  yang berpotensi  sangat besar dalam meningkatkan peran serta masyarakat, mulai dari individu dan keluarga dalam masyarakat.

“Saya harapkan kepada para  pengurus dan anggota FPPI  yang telah terpilih, agar dapat bekerja secara nyata untuk masyarakat, demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan dan anak di Papua. Mari bersama kita tingkatkan kinerja demi kemajuan dan kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia,” pungkas Menteri Yohana. (mdc/pel)