BERBAGI

JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua Mayjen TNI (Pur) Soedarmo menegaskan, Pejabat Administrator dan Pengawas juga harus selalu kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya, sehingga efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin terwujud yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Untuk menjawab hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Papua mengadakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Pimpemdagri) Nomor 85 Tahun 2017, guna meningkatkan pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan di daerah melalui Training of Trainers (TOT).

“Sebagai salah-satu komponen yang sangat penting dalam mempersiapkan implementasi Diklat Pimpemdagri tersebut adalah melalui Training of Trainers (TOT) Diklat Pimpemdagri, hal ini untuk memenuhi akselerasi informasi kebijakan dan melahirkan Master Trainer yang dapat memberikan materi kepada  Widyaiswara/Pengajar,” ungkap Penjabat Gubernur Mayjen TNI (Pur) Soedarmo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan dan SDM Johanna OA Rumbiak, ketika membuka Training of Trainers (TOT) Diklat Pimpemdagri di Lingkungan Pemprov Papua bekerjasama dengan BPSDM Kemendagri RI di Aula BPSDM Provinsi Papua, Kamis, (3/5).

Penjabat Gubernur mengatakan, sebagai seorang Pejabat Administrator maupun Pengawas harus mampu memimpin organisasinya sesuai dengan lingkup kewenangannya pada era Otda, sehingga dapat memberikan kontribusi daerahnya menjadi makin berkembang, maju, dan unggul dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada.

“Dengan ditetapkannya Peraturan Mendagri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Diklat Pimpemdagri, maka membawa perubahan dan angin segar bagi Diklat Pimpemdagri yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh stakeholder dalam membawa perubahan dan inovasi bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” jelas Gubernur.

Oleh karena itu, Gubernur lebih jauh mengungkapkan, Diklat Pimpemdagri adalah  Diklat Khusus yakni, jenis pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi pemerintahan bagi Pejabat Administrator, dan Pengawas yang diselenggarakan secara berjenjang untuk memenuhi persyaratan kompetensi  pemerintahan dalam negeri pada setiap jenjang organisasi pemerintahan di lingkungan Kemendagri dan Pemda.

Kebutuhan ASN

Sementara itu,  Suparjana mengatakan, TOT  Diklat  Pimpemdagri ini merupakan suatu kebutuhan bagi semua,  khususnya  ASN.

“Sadar atau tak sadar kita sekarang masuk di era turbulensi dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang sudah tak bisa lagi kita prediksi,” ungkapnya.

Ia menuturkan, tantangan dan juga tuntutan masyarakat sudah sedemikian deras. Tak ada jawaban lain, kecuali aparatur SDM  harus meningkatkan kwalitasnya.

Ia menjelaskan, ditengah tuntutan masyarakat yang sudah tak bisa ditunda lagi. Penyelenggaraan pemerintahan  tak saja dituntut untuk  bisa berjalan dengan benar, tapi juga  harus baik. Tak saja  harus cepat,  tapi juga harus akurat.

“Jadi jangan sampai didalam penyelenggaraan tugas dan kewewenang kita nanti terjadi hal-hal  yang tak kita inginkan,  disebabkan kita tak bisa merespons apa  yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk itu, kita harus selalu meningkatkan kompetensi pemerintahan,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, kegiatan ini dilaksanakan mulai 3-16 Mei 2018, dihadiri  Widyaiswara Ahli Madya dari Badan Pengembangan SDM Kemendagri RI Suparjana,  Kepala BPSDM Provinsi Papua  Zacharias Giay, perwakilan Kepala SKPD di Lingkungan Pemprov  Papua, para   Widyaiswara/Tenaga Pengajar  tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta peserta TOT.(mdc/pel)