BERBAGI
Yudhi/Wone Drs. Derek T. Wouw,M.Si
Yudhi/Wone
Drs. Derek T. Wouw,M.Si

Bincang-bincang dengan Kepala DP2KB Kabupaten Jayapura, Drs. Derek T. Wouw,M.Si

DP2KB adalah OPD baru yang dikhususkan menangani masalah perempuan dan
anak, sehingga tugas besar pemerintah untuk bagaimana memanusiakan
kaum hawa dan anak di daerah ini dapat terwujud. Bagaimana kiat-kiat
khusus Kepala DP2KB Devinitif yang baru dalam menanggulangi masalah
tersebut?

Laporan Yudhi Effendi Khantum

Setelah dikukuhkan oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw,SE,M.Si, Senin (16/4), 13 Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura akan memulai tugas yang baru pada dunia kerja yang baru.
Salah satunya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB)Kabupaten Jayapura, Drs. Derek T. Wouw,M.Si. Posisi ini baru baginya karena sebelumnya OPD ini dijabat oleh Pelaksana
Tugas (Plt), Arry R. Deda yang telah dimutasikan menjadi Kepala Dinas
Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Tugas besar telah menanti pria kelahiran 1968 itu untuk mampu membawa perubahan pada OPD yang baru dipimpinannya tersebut sejalan dengan
program dan gagasan utama Bupati dan Wakil Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw dan Giri Wijayantoro guna meraih kesejahteraan di Bumi Kenambai Umbai.
Derek mengatakan, yang akan dilakukannya adalah melihat ASN yang di
tempatkan pada OPD apakah telah melakukan koordinasi baik dalam
pekerjaan atau belum, kemudian dirinya akan melihat rencana kerja yang
akan dikerjakan di tahun ini oleh dinas yang baru dipimpinannya
tersebut.
“Kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terlepas dari visi besar pak bupati yakni tentang Kampung Adat dan juga seribu hari pertama kelahiran,” katanya kepada Wone saat ditemui di ruang
kerjanya, Kamis (19/4).                     Dengan demikian, kata Derek, visi itu harus dapat terintegrasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura untuk sama-sama mensukseskan program besar ini. “Harapannya ya, supaya
apa yang kita lakukan ini tidak keluar dari apa yang menjadi visi dan misi besar pak bupati,” tuturnya.
Mantan Kadistrik itu menyadari, saat ini yang menjadi kendala di OPD
ini masih terpencarnya ruang sekretariatan dan bidang-bidang pendukungnya.  “Sekretariatan di atas dan bidang di bawah. Bagi saya secara tidak langsung kita telah menciptakan jarak atau kesenjangan di
dalam OPD ini,” akunya.
Menurutnya, alangkah baiknya, sekretariatan dan bidang harus berada
di dalam satu ruangan sehingga komunikasi-komunikasi terus dapat
terjalin. “Karena semua kegiatan bidang akan didukung oleh sekretariatan. Kalau itu tidak terlaksana maka sekretariatan jalan
sendiri, bidang jalan sendiri,” mirisnya.
Nah, menurutnya, kalau hal ini sudah sampai terjadi, bagaimana pelayanan yang optimal kepada masyarakat itu dapat berjalan. “Tugas saya pertama adalah, bagaimana benahi manajemen di dalam dulu. Kalau itu sudah terlasana, barulah kita dapat berikan pelayanan ke luar,”
tegasnya.
Menyoal mengenai Kampung KB, Derek mengatakan, program tersebut telah
ditetapkan dan berjalan sehingga dirinya akan melanjutkan hal itu.
“Saya akan memberikan dukungan penuh terhadap program yang telah berjalan. Dan kita akan memberikan penguatan-penguatan terhadap program itu,” katanya.
Kampung KB menurutnya, harus sharing dengan kebijakan Bupati Jayapura
mengenai seribu hari pertama sehingga sasarannya tepat sasaran.
“Kampung KB yang sudah ada, harus dapat menjadi ukuran bagi kampung-kampung yang lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata Derek, informasi yang diperoleh, Kampung KB telah berada di 19 distrik sehingga dengan adanya itu mampu mendorong kampung-kampung lainnya untuk menerapkan program serupa.
“Pelan-pelan tapi kami pastikan di semua kampung di Kabupaten Jayapura akan mengikuti 19 kampung ini. Dengan dana kampung yang besar maka, kita harus ikut mendukung kebijakan pemerintah guna
kesejahteraan masyarakat di kampung,” harapnya.
Dia sadari, di kampung-kampung saat ini masih berpikir tentang kegiatan fisik, tetapi perlahan kegiatan lainnya seperti ekonomi dan kesehatan keluarga harus diterapkan juga.
“Program pemberdayaan ini bersifat sementara dan sewaktu-waktu dapat
terputus. Kalau tidak lakukan dari sekarang maka kampung itu akan menjadi kampung ketergantungan,” bebernya.(*)