BERBAGI
Bupati Kepulauan Yapen Tonny Teasr didampingi oleh Kepala Bappeda Yapen dan Perwakilan Bappeda Provinsi Papua dalam kegiatan penyusunan RKPD 2019 di Serui, Rabu (4/4).

SERUI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sangat serius dalam mengkaji program-program kerja yang dilakukan oleh setiap SKPD. Semua program kerja yang dibuat harus betul dilaksanakan dan ada manfaat kepada masyarakat.

Untuk itu Pemkab Kepulauan Yapen melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD ) Tahun 2019 yang dilaksanakan di Gedung Silas Papare Serui, dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Yapen Tonny Tesar, para pimpinan SKPD, Kapolres Yapen, Kepala Kejaksaan Negeri Serui, dan tamu undangan, Rabu (4/4).

Bupati dalam sambutannya meminta agar program yang dibuat agar bisa direncanakan dalam kegiatan perencanaan Musrenbang saat ini. ”Jadi perencanaan harus sebaik-baiknya dan efisien serta bermanfaat langsung kepada masyarakat. Jangan perencanaan itu lebih besar, sedang pelaksanaannya kecil dan pelaporannya besar,” tegas Bupati Kepulauan Yapen Tonny Tesar.

Menurutnya, sampai saat ini masih banyak program yang di rencanakan itu besar tapi tidak melihat hasil dari program yang telah direncanakan. Untuk itu diharapkan kepada setiap pimpinan SKPD jangan cuma mau membuat program saja tapi tidak berjalan dengan baik.

“Saat ini Badan Pemeriksa Keuangan sedang melakukan pemeriksaan di Kabupaten Yapen dan masih menunggu apa ada temuan atau tidak, untuk itu setiap perencanaan yang dilaksanakan harus dikerjakan dengan baik, mulai dari kegiatan yang dilakukan hingga dengan melakukan laporan pertanggungjawaban. Itu semua untuk mengatasi anti korupsi di Yapen ini,” paparnya.

Tonny Tesar menyatakan dana kampung saat ini begitu banyak diberikan. “Buatlah perencanaan program yang baik agar dana yang diberikan, yang dikelola oleh aparat kampung bisa memberikan apa keinginan dan membuat kemajuan dari kampung tersebut.

Saat ini Inspektorat telah mendapatkan perintah dari Bupati untuk memeriksa 5 kepala kampung yang salah menggunakan anggaran yang telah diberikan dari pemerintah. Lima kepala kampung tersebut tidak melaksanakan kerjanya dan itu sudah ditemukan kebenarannya.

Selain itu juga Bupati telah memeriksa beberapa kepala SKPD yang melakukan permainan yang akan merugikan Negara.

Dalam penyusunan RKPD ini diharapkan agar kita harus melihat aspirasi dari bawah dan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, aspirasi dari kampung-kampung harus dibagi ke setiap kegiatan OPD di kabupaten.

“Kita akan melakukan sinkronisasi, kemudian program yang kita bisa selesaikan di kabupaten kita akan diselesaikan dan jika yang perlu mendapat dukungan dari Provinsi dan Pusat kita akan teruskan ke Provinsi, dan kita mendapat dukungan dari Menteri-menteri terkait,” tegas Tonny Tesar.(her/man)