BERBAGI
Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Jayapura, Syamsuddin
Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Jayapura, Syamsuddin

JAYAPURA – Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Jayapura, Syamsuddin mengatakan, Tahun ini, Kementrian Agama merujuk kepada Kementrian Kesehatan RI tentang kewajiban Calon Jemaah Haji harus memiliki Sertifikat Kesehatan (SK).

“Hal ini berdasarkan regulasi dari Kementrian Kesehatan RI nomor 23 tahun 2016, dimana seorang Jemaah Haji ketika melunasi Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH), jika Jemaah Haji tersebut harus memiliki sertifikat Kesehatan dari Dinas Kesehatan yang ditunjuk,”kata Syamsuddin disela-sela kegiatan pembukaan manasik Haji Tahun 2018.

Syamsuddin mengungkapkan, jika Calon Jemaah Haji tidak memiliki sertifikat kesehatan tersebut, maka mereka tidak bisa dilayanai oleh Bank-Bank penerima, “Jadi wajib bagi Jemaah Haji memiliki Sertifikat Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang telah ditunjuk,” katanya.

Disinggung mengenai kuota Haji Tahun ini, Syamsuddin menjelaskan jumlah kuota Provinsi Papua sebanyak 1080 orang, hal ini sama dengan kuota Tahun lalu. “Berdasarkan data Kementrian Agama, Kota ada sebanyak 6105 Jemaah haji masuk dalam daftar tunggu, sehingga jika kita mendaftar Tahun ini maka akan diberangkatkan sekitar 16 hingga 17 Tahun kedepan,” jelasnya.

Lanjutnya, setiap Tahun Kementrian Agama Kota Jayapura mencatat, jumlah Jemaah Haji dari Kota Jayapura sebanyak 320 hingga 350 orang Calon Jemaah Haji yang berangkat ke Mekah.

Diharapkan Calon Jemaah Haji memahami setiap aturan yang dikeluarkan oleh instansi terkait, sebab aturan tersebut untuk membantu calon Jemaah haji, bukan mempersulit Calon Jemaah Haji.(fid/pel)