BERBAGI
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua dan Papua Barat, Misran Pasaribu. (foto:Sunario/Wone)

JAYAPURA – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua dan Papua Barat, Misran Pasaribu mengatakan dalam satu tahun terakhir ini perkembangan Non Performing Loan (NPL) Bank Papua telah membaik.

“Kinerja Bank Papua secara keseluruhan terutama dalam mengatasi kredit bermasalah saat ini sudah semakin membaik. Idealnya memang NPL gros maupun NPL nett itu harus berada di bawah angka 5 persen. Dan jika kita berbicara dengan target, Bank Papua di tahun ini telah menargetkan untuk NPL grosnya harus bisa berada di bawah angka 10 persen, dan NPL nettnya harus tetap terjaga di bawah 3 persen,” ujar Misran saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (27/3).

Menurut Misran, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Bank Papua dalam memperbaiki kinerjanya selama ini adalah dengan terus aktif melakukan penagihan kepada semua debitur yang bermasalah, dan bila penagihan tersebut tidak bisa lagi dilakukan, maka Bank Papua juga tidak segan-segan akan segera menjual agunan (jaminan) debitur itu sendiri.

“Selain itu, Bank Papua juga secara aktif telah melakukan restrukturisasi dengan cara memperbaharui perjanjiannya, misalnya dengan memperpanjang jangka waktu dan juga menurunkan bunga pinjaman, tentu dengan syarat bahwa prospek usahanya masih bisa berjalan. Dengan melakukan hal itu juga telah membantu Bank Papua dalam menekan angka NPL-nya yang ada saat ini,” jelas Misran.

Bank Papua juga saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan penambahan kredit (nasabah) baru yang diyakini juga dengan hal itu bisa memperbaiki posisi NPL-nya. Artinya dengan hal itu dilakukan maka jumlah kredit lancarnya juga akan semakin bertambah.

“Jadi dengan hal itu, antara kredit yang bermasalah dan kredit yang lancar pembaginya juga akan semakin besar terhadap kredit yang tidak lancar. Tahun lalu, Bank Papua juga sudah  melakukan penjualan agunan atas nama Nyonya Meneer (yang merupakan salah satu nasabah kreditur terbesar Bank Papua) yang mana asetnya berupa tanah dan bangunan dengan total agunan sekitar Rp 50 miliar,” pungkasnya. (sun/man)