BERBAGI
Ilustrasi e-KTP

JAYAPURA – Kemendagri minta Pemprov Papua membentuk Forum Dukcapil Provinsi Papua untuk mempercepat perekaman e-KTP. Hal ini dengan mengambil contoh di Provinsi-Provinsi di Daerah bagian Barat Republik Indonesia, sehingga urusan antara Pemerintah Provinsi dangan Kabupaten/Kota cepat diselsaikan.

“Belajar dari Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Sumut setiap bulan para Kepala Dinas dijajaran Pemprov bertemu Kepala Dinas Kabupaten/Kota sehingga urusan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota cepat diselsaikan,” kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Prof. DR. Sudan Arif Fakrulloh, SH, MH, ketika pembukaan Rapat Kerja Percepatan Penyelesaian Perekaman e-KTP dan Bimbingan Teknis Administrator Database (ADB) Provinsi Papua di Hotel Aston, Jayapura, Selasa (27/3).

Sudan Arif Fakrulloh mengatakan, setiap bulan para Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota bertemu  mengevaluasi  percepatan  perekaman e-KTP.

“Apa masalahnya kalau Kabupaten/Kota bisa diselesaikan bersama ditingkat Provinsi, harus dilaksanakan. Kalau tidak dibawa ke Dirjen. Kita ini satu tubuh. Kalau ada masalah di tingkat Kabupaten/Kota bawa ke Provinsi. Provinsi selesai tutup Clear. Kalau tidak bawa ke Dirjen,” tegas Sudan Arif Fakrulloh seraya mengingatkan antara Kabupaten/Kota harus duduk bersama-sama terutama penyelesaian perekaman e-KTP di Papua baru mencapai 38 persen.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil  Provinsi Papua Ribka Haluk menanggapi usulan Kemendagri membentuk Forum Dukcapil Provinsi Papua menuturkan, pihaknya segera mengkoordinir para Kepala Dukcapil Kabupaten/Kota, agar membentuk Forum Dukcapil Provinsi, untuk mempercepat perekaman dan pencetakan e-KTP. (mdc/pel)