BERBAGI
Bupati Yapen dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Yapen Ir.Alexander Nussy,MM saat menyerahkan materi LKPJ kepada Ketua DPRD Yapen Melianus Wayangkau,SE di Serui, Senin (26/3).

SERUI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengar penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dari Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2017 bertempat di gedung sidang DPRD Yapen, Senin (26/3).

Penyampaian LKPJ kepala daerah kepada DPRD merupakan agenda konstitusi tahunan yang secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bupati Yapen dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Yapen Ir.Alexander Nussy,MM menyampaikan untuk tahun 2017 ini adanya peningkatan sebesar 1.048% dari tahun anggaran 2016 lalu.

“Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 1.134.093.610.947,-    terjadi peningkatan sebesar 1.048% dari Pendapatan Daerah APBD pada tahun anggaran 2016 lalu sebesar Rp 1.122.200.957.883,” kata Ir.Alexander Nussy,MM.

Pihaknya menjelaskan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Yapen Tahun 2017 telah direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan, mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

“Program dan kegiatan meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan capaian sebagai berikut untuk urusan wajib meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketahanan pangan, lingkungan hidup, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat kampung, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan,  komunikasi dan informasi, koperasi dan UKM, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pemuda dan olahraga, kebudayaan, dan perpustakaan dan arsip daerah,” jelasnya.

Sedangkan untuk urusan pilihan meliputi urusan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian.

Ketua DPRD Yapen Melianus Wayangkau,SE mengatakan setelah penyerahan materi dari bupati kepada DPRD, maka akan dibentuk tim untuk membuat rekomendasi terhadap LKPJ Tahun 2017.

“Setelah kita membaca, mengkaji LKPJ Bupati memang semua hal telah dilaksanakan terkait dengan kebijakan pemerintah, namun ada beberapa rekomendasi yang nantinya akan dibahas oleh alat-alat kelengkapan yang telah dibentuk dalam panitia kerja. Mereka akan membahas materi ini kurang lebih 30 hari untuk selanjutkan akan mendapatkan rekomendasi DPRD,” tegasnya. (her/man)