BERBAGI
Pemuka Agama di Papua Bersama Kapolda Papua, Irjen Pol. Boy Rafli Amar saat Memanjatkan Doa dalam Pertemuan Forkopimda di Hotel Sahid Jayapura.

 JAYAPURA-Dalam rangka memelihara toleransi umat beragama di Papua, Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar mengumpulkan seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua di Hotel Sahid Jayapura, Selasa (27/3).

Menurut Jenderal asal Padang, Sumatera Barat ini, pertemuan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi yang sudah berjalan, sekaligus menyingkapi persoalan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada di Papua.

Misalnya putusan yang menjadi kontroversi di Paniai dan Timika, serta konflik antar kelompok masyarakat di Kwamki Narama, Timika yang tidak kunjung berhenti.

“Tokoh agama berperan sebagai pendingin oleh panasnya situasi Pilkada untuk selalu memberi sumbangsih pemikiran dan pengawalan. Inilah yang kita harapkan dalam doa yang kita panjatkan untuk memohon campur tangan Tuhan, sehingga Pilkada berjalan damai,” tuturnya.

Soal persoalan rumah ibadah di Sentani, Kapolda menuturkan, saat ini terus dirumuskan oleh para tokoh agama dalam pertemuan bersama FKUB dan Bupati setempat. Di mana, potensi-potensi perbedaan pemahaman di tengah keberagaman ini merupakan salah satu hal yang memang harus disikapi dengan arif dan bijak.

“Butiran-butiran toleransi itu tentu harus menjadi sebuah kesepakatan bersama agar langgeng sepanjang waktu dengan adanya pihak tertentu dengan sengaja mengangkat perbedaan. Padahal yang harus diangkat adalah kebersamaan yang lebih bermanfaat,” katanya.

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI. George Elnadus Supit dalam sambutannya menyebut, peran tokoh agama sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dimana dalam agama manapun pasti mengajari kasih menghormati satu sama lainnya.

“Saya yakin tidak ada pemuka agama yang memberikan ajaran membenci, namun malah pasti sebaliknya,” katanya.

Salah satu tokoh agama di Papua, Pendeta Mauri menyampaikan, beberapa usulan dalam menyingkapi isu-isu negatif berbau SARA yang dapat menimbulkan kebencian. Dalam usulan itu, Mauri meminta, para tokoh agama dari semua agama harus memiliki, memelihara dan mengawal toleransi antar umat beragama di Papua.

Usulan kedua, lanjut Mauri, tokoh agama harus dapat mengantisipasi isu negaitif di Media Sosial (Medsos). “Tokoh agama harus peka jangan menjadi jembatan rusak untuk informasi yang negatif kepada umat, namun harus menjadi jembatan emas,” tuturnya.

Selain menginformasikan kepada pihak berwajib, sambung Mauri, tokoh agama di Papua harus mencegah dan menolak isu negatif. Meski demikian, ia pun meminta, aparat penegak hukum dapat bertindak cepat dan profesional apabila ada laporan dari pihak tokoh agama manapun.(ful/yek)