BERBAGI
Ketua DPRD Jayawijaya, Petrus Latuihamallo menyerahkan pokok pikiran dewan kepada Sekda Jayawijaya, Yohanes Walilo dalam Musrenbang RKPD Jayawijaya tahun 2019 di Gedung Ukumearek Asso, Rabu (21/3).

WAMENA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jayawijaya meminta kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya agar mengakomodasi usulan pokok pikiran (pokir) dewan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jayawijaya.

Pasalnya, menurut Ketua DPRD Jayawijaya, Petrus Latuihamallo selama ini pokok pikiran yang diusulkan dalam Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) jarang diakomodasi oleh pemerintah.

“Fakta yang terjadi, apa yang menjadi usulan DPR seperti dianaktirikan. Hal ini yang membuat DPR sangat kesal,” ungkap Petrus dalam Musrenbang RKPD Jayawijaya di Gedung Ukumearek Asso, Rabu (21/3) kemarin.

Menurutnya, DPR adalah lembaga yang diberi tugas untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dalam tugas yang berbeda tapi dalam fungsi yang sama sebagai penyelenggaraan pemerintahan.  “Apa yang menjadi usulan DPR itu juga menjadi proses keterlibatan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.

Hanya saja, selama ini memang diakui bahwa pokok pikiran yang merupakan usulan masyarakat akar rumput jarang diakomodasi oleh pemerintah, padahal apa yang diusulkan merupakan aspirasi yang diperoleh dari hasil reses DPR ke masyarakat.

“Setiap pembahasan, DPR selalu menyampaikan bahwa kami dipilih oleh rakyat harus  memperjuangkan aspirasi rakyat,” tuturnya.

Latuihamallo sendiri tak tahu apa yang membuat usulan DPR ini tak diakomodasi, hanya saja yang mereka tahu pokok pikiran itu merupakan murni aspirasi rakyat.

“Banyak aspirasi yang disampaikan, tetapi tak ditindaklanjuti walaupun ada satu dua yang dijawab tapi paling banyak tak dijawab. Ada beberapa ruas jalan, jalan lingkungan yang menjadi usulan DPRD, kemudian ada beberapa sekolah yang diusulkan lewat anggota DPR tidak dijawab,” kesalnya.

Dia mengaku, dengan kondisi ini membuat masyarakat berpikir bahwa DPRD hanya jalan-jalan dan seakan-akan pihaknya tak memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Tapi kami usulkan aspirasi ini ada prosedurnya. Ada akses yang harus kita masuk, tidak bisa kita masuk jalan-jalan, salah satu aksesnya adalah Musrenbang. Kalau ada akses lain, kami dianggap kongkalingkong. Ini (Musrenbang) yang resmi,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Ketua DPR berharap berharap pokok pikiran yang disampaikan dalam Musrenbang RKPD tahun 2019 itu diakomodasi untuk semua kepentingan.

“Dalam RKPD sekarang ada beberapa yang kami masukkan (diantaranya) bidang kesejahteraan, pendidikan, kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Sekda Jayawijaya, Yohanes Walilo menegaskan, sebanyak apapun pokok pikiran (pokir) yang disampaikan  masyarakat namun pemerintah harus kembali melihat kemampuan keuangan daerah.

“Kalau pendapatan kita besar saya pikir sebanyak-banyaknya kita mau program untuk masyarakat, tetapi apa yang disampaikan memang ada, meski tidak banyak yang diakomodasi,” ucapnya.(lay/man)