BERBAGI
Ketua Komisi V DPRP Yan P. Mandenas, Anggota Komisi V DPRP dan Kepala Dinas Pendidikan Papua Elias Wonda berpose bersama, usai Rapat Dengar Pendapat DPR Papua dengan Dinas Pendidikan Papua di Hotel Aston, Jayapura

JAYAPURA – Dinas Pendidikan Provinsi Papua diminta melakukan konsultasi  dengan BPK-RI Perwakilan Papua, terkait  tunggakan gaji PNS guru SMA/SMK setelah status pengalihan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Pemprov Papua.

Permintaan ini disampaikan Ketua Komisi V DPRP Yan P. Mandenas, bersama Anggota Komisi V DPRP disela-sela rapat dengar pendapat DPR Papua dengan Dinas Pendidikan Papua, dan Biro SDM Setda Papua di  Hotel Aston, Jayapura, Kamis (22/3).

“Hal ini agar BPK-RI Perwakilan Papua dapat memberikan arahan dan solusi bagaimana menyelesaikan tunggakan ini sehingga tidak menghambat tugas para Guru dalam mendidik anak-anak sekolah,” jelas Ketua Komisi V DPR Papua Yan Mandenas.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Papua Elias Wonda mengutarakan, pihaknya mengalami kendala untuk pembayaran tunggakan gaji PNS Guru SMA/SMK, yakni  kelengkapan SK Mutasi disertai  SKPP.

Karena itu, lanjutnya, pihaknya menghimbau kepada  PNS Guru SMA/SMK status pengalihan dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemprov Papua untuk  menunjukan SK mutasi disertai SKPP, sebagai  dasar  pembayaran gaji.

Dikatakan, pihaknya hingga kini telah membayar tunggakan gaji PNS guru SMA/SMK status pengalihan dari Pemkab dan Pemkot ke Pemprov Papua sebanyak 9 Kabupaten, 4 Kabupaten sudah proses, sedangkan 19 Kabupaten lainnya belum diproses. (mdc/pel)