BERBAGI
Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas Mengecek Barang Bukti BBM Bersubsidi hasil tangkapan.

JAYAPURA-Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Jayapura Kota akan memintai, keterangan saksi ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Jakarta, terkait pengungkapan kasus penjualan 2 ton BBM bersubsidi ke industri.

Kasat Reskrim Polres Jayapura Kota, AKP. Henrikus Hendrata kepada wartawan menyebutkan, keterangan saksi ahli tersebut diperlukan untuk melengkapi berkas perkara kasus penjualan BBM bersubsidi jenis premium, solar dan minyak tanah ke lokasi industri oleh dua tersangka berinisial A dan T.

Selain memintai keterangan saksi ahli, lanjut Hendrata, pihaknya juga masih mengupayakan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi berinisial WT di Nimbokrang. “Kami sudah panggil yang bersangkutan, namun tidak bisa hadir karena sakit, maka itu penyidik akan menjemput bola untuk melakukan pemeriksaan,” katanya.

Menyoal dugaan keterlibatan pegawai SPBU di Arso, Hendrata mengakui telah memeriksa karyawan SPBU terkait kasus tersebut. Dalam pemeriksaannya, karyawan SPBU tersebut masih sebatas saksi untuk kedua tersangka.

Hendrata menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Polres Keerom untuk proses penyelidikan lebih lanjut. “Kami  akan koordinasi dengan Polres Keerom, mengingat pengisian BBM berada di Arso yang masuk wilayah hukum Polres Keerom,” terangnya.

Sebelumnya, Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Jayapura Kota berhasil mengungkap jaringan penjualan BBM bersubsidi jenis premium, solar dan minyak tanah ke sejumlah tempat industri yang diperkirakan mencapai 2 ton, pada Senin (5/3).

Dalam pengungkapan itu, aparat menangkap dua tersangka berinisial T (42) warga Nimbokrang, Kabupaten Jayapura dan A (38) warga Arso 3, Kabupaten Keerom. Dari tangan tersangka T, aparat menyita  410 liter Solar dan 200 liter minyak tanah, sedangkan dari tangan tersangka A diamankan mobil bersama 1.050 liter bensin.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas dengan ancaman 6 tahun penjara.(ful/yek)