BERBAGI
Fransina Krenak

JAYAPURA-Sebagian Orang Asli Papua (OAP) tak menerima secara langsung gelontoran Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang sudah diperoleh Provinsi Papua 17 tahun lamanya.
Padahal, sejatinya Dana Otsus diperuntukkan bagi kesejahteraan hidup OAP untuk segala sektor sehingga kesenjangan sosial yang selama ini dirasakan dapat ditangani.
Fransina Krenak, wanita asal Sorong peranakan Tanah Merah (Jayapura) menilai, peruntukkan Dana Otsus tidak dirasakan masyarakat kecil.
“Kita sebagai OAP tidak merasakan uang yang katanya banyak dan untuk OAP,” aku Fransina kepada Wone saat ditemui di seputaran wilayah Abepura, Kamis (22/3).
Fransina membeberkan, selama ini kalau dirinya bersama keluarga ke rumah sakit tetap harus mengeluarkan uang untuk membeli obat.
“Kita kalau ke rumah sakit pemerintah gratis karena dipotong dari BPJS itu kalau karyawan atau pegawai pemerintah. Kalau untuk masyarakat biasa tetap membayar,” terangnya.
Selain itu, kata Fransina, untuk Kartu Papua Sehat (KPS) gratis pelayanannya tetapi terkadang kurang memuaskan.
“Makanya kami pikir-pikir lebih baik kita bayar saja supaya dapat pelayanan yang optimal. KPS juga tetap kita beli obat di luar karena pihak rumah sakit tidak menyediakan obat yang lengkap,” terang dia.
Lebih jauh diungkapkan, sektor pendidikan pun mengalami hal yang sama. Di mana, keberpihakan sebagai OAP tidak dirasakan sempurna.
“Yang kami tahu Dana Otsus itu sangat besar, tetapi di lapangan, anak saya masuk TK saja bayar Rp 2 juta. Apalagi tingkatan pendidikan di atasnya,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia berharap, pengelolaan Dana Otsus ke depan dapat menyentuh secara langsung kepada masyarakat OAP di kampung maupun di wilayah perkotaan.
“Kalau Dana Otsus dibagi rata kita sebagai OAP tidak hidup seperti ini. Dan tidak ada yang jadi penjahat di atas Tanahnya sendiri,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Otonomi Khusus (Otsus) diberikan Pemerintah Pusat untuk Provinsi Papua melalui penetapan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri di Jakarta, 21 November 2001.(yek)