BERBAGI
Warga Perumahan Yahim Gajah Mada membersihkan rumah mereka yang tergenang banjir saat air mulai surut, Selasa (20/03)

SENTANI – Lagi-lagi warga perumahan Yahim Gajah Mada Permai, Sentani kabupaten Jayapura harus menerima kenyataan pahit. Banjir kembali menggenangi kompleks perumahan subsidi pemerintah yang dibangun oleh pengembang alias Delveloper PT Agung Kusuma Jaya (PT AKJ) itu.

Tak terhitung lagi dengan jelas berapa kali sudah kompleks perumahan kerjasama PT AKJ dan Bank BTN serta Bank Papua itu kebanjiran. Sejak tahun 2015 silam banjir terus terjadi dan seakan tak ada solusi dari pengembang maupun pihak bank penjamin.

Lagi-lagi, warga yang harus menerima nasib menjadi korban “pembohongan” bersama pihak pengembang dan pihak Bank. Sebab, kurang lebih 400 Kepala Keluarga (KK) yang kini mendiami perumahan Yahim Gajah Mada Permai, tergiur oleh promo dari pihak Bank dan Pengembang bahwa lokasi tersebut bebas banjir.

“Kita ini mau mengadu kemana lagi. Tiap hujan selalu was-was dan sering kebanjiran sampai masuk dalam rumah. Perabotan hingga alat elektronik sudah banyak rusak. Belum lagi lelah harus bersihkan rumah tiap banjir,” ujar seorang warga perumahan, Carolus Tokan.

Senada ketua RT 02 di perumahan Yahim Gajah Mada Permai, Sabar Nainggolan yang mengaku bersama warga sepakat untuk sementara tak lagi membayar angsuran di Bank BTN dan Bank Papua selaku penjamin kredit perumahan itu, sampai ada solusi mengatasi banjir ini.

“Kita ini sudah dari tahun 2016 kena banjir terus. Sudah lapor pihak berwajib pun sama saja. Bank selalu tuntut kita harus bayar angsuran. Sementara perumahan kita tak jelas begini. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saja tidak jelas dan diduga kuat palsu. Ini sebenarnya siapa yang salah. Kita sudah korban kok mau jadi disalahkan lagi,” keluh Sabar Nainggolan yang setiap bencana banjir terjadi selalu pasrah air menggenangi dalam rumahnya setinggi lutut orang dewasa.

Wabup Jayapura : Perumahan itu Ilegal tak ada IMB

Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro mengunjungi Perumahan Yahim Gajah Mada pada pertengahan Februari 2018 lalu.

Warga kompleks Perumahan Yahim Gajah Mada sendiri bukan tanpa upaya mencari solusi. Pihak bank BTN, Bank Papua, Kepolisian hingga Pemerintah kabupaten Jayapura sudah didatangi untuk mencari solusinya.

Terakhir medio pertengahan Februari 2018 lalu, saat ratusan warga mendatangi kantor Bupati Jayapura dan berkesempatan duduk bersama Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro. Kala itu, Wabup Giri menyampaikan hal serupa yang pernah diketahui oleh warga saat meminta keterangan di Bank Papua dan Bank BTN pada tahun 2016 silam. Yakni, menurut Wabup Giri kompleks perumahan tersebut ilegal sebab tidak punya Izin Mendirikan Bangunan.

“kami sendiri kaget kok bisa ada perumahan dilokasi itu. Tempat perumahan itu adalah daerah resapan air. Jadi tak bisa ada perumahan disitu,” kata Giri Wijayantoro saat pertemuan bersama warga.

Giri dalam kesempatan itu juga berjanji akan mencari solusi, salah satunya dengan memanggil pihak pengembang. Tak sampai disitu, Wabup Giri usai pertemuan mendatangi langsung kompleks Perumahan Yahim Gajah Mada dan melihat langsung kondisi banjir serta warga yang menjadi korban ditenda darurat.

Sudah Lapor Polisi, BTN Mengaku Ditipu Developer

Sebelumnya pada medio Desember 2016, saat bencana banjir juga merendam perumahan Yahim Gajah Mada Permai, warga sudah melaporkan pihak developer PT Agung Kusuma Jaya kepada pihak berwajib, dalam hal ini Kepolisian Resor Jayapura dengan disertai sejumlah bukti fotokopi IMB diduga palsu, yang diperleh warga setelah mendesak pihak developer dan meminta dari pihak Bank BTN dan Bank Papua. Hanya saja, hingga kini laporan tersebut relatif belum ada titik terang.

Dari data yang diperoleh WONE, Warga Perumahan Yahim Gajah Mada juga pernah mendatangi pihak Bank BTN dan Bank Papua yang meminta agar pihak Bank selaku penjamin turut dalam penyelesaian masalah banjir itu. Sebab, pihak bank juga ikut mempromosikan hunian itu bebas banjir hingga dibeli oleh warga.

Selain itu, tuntutan lainnya yakni warga meminta penghentian sementara angsuran hingga ada kejelasan status perumahan yang kabarnya tak memiliki IMB dan masalah banjir bisa diselesaikan.

“Waktu itu kan pimpinan Bank BTN sebutkan kalau mereka juga korban dari pihak developer dan minta untuk angsuran juga wajib harus tetap dibayarkan warga. Sekarang pihak developer entah kemana, pihak Bank juga mengaku jadi korban kena tipu developer. Lalu kita yang warga ini bagaimana?. Apa kami yang salah?. Warga sedang mengupayakan agar proses hukum dengan menggunakan jasa pengacara,” jelas Sabar Nainggolan. (Mdc/Jog)