BERBAGI

JAYAPURA – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Papua bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengadakan rapat guna membahas rencana program kerja di 2018. Rapat tersebut dilaksanakan di Fave Hotel, Selasa (20/3) dan dihadiri oleh semua anggota TPID dan para pejabat terkait.

Dalam rapat tersebut, secara umum BI telah menyampaikan agar bagaimana perkembangan inflasi di Papua itu bisa ditekan seminim mungkin, di mana selama 2017 lalu inflasi Provinsi Papua dapat dikatakan terkelola dengan baik atau angka inflasi Papua berada di angka 2,11 persen, angka tersebut di bawah rata-rata secara nasional yang sebesar 3,61 persen.

Deputi Kepala BI Perwakilan Provinsi Papua, Fauzan mengungkapkan, angka inflasi tersebut berada di angka 2,11 persen, berkat adanya kerja sama yang baik dari pada para pelaksana pemangku jabatan terkait dan juga dari TPID yang dalam menjalankan semua program kerjanya selama 2017 lalu telah berjalan dengan baik.

“Sebagai informasi tambahan, hingga posisi Februari 2018 ini juga, dari 29 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua, saat ini telah terbentuk 28 TPID atau tinggal satu kabupaten yang belum yaitu Kabupaten Mappi. Kabupaten itu juga saat ini sudah dalam proses penyusunan dan tinggal penandatanganan dari pihak terkait. Kita optimis di 2018 ini seluruh TPID tersebut akan terbentuk di seluruh wilayah Papua,” ujar Fauzan kepada para awak media, Selasa (20/3).

Dari hasil rapat tersebut juga telah dihasilkan beberapa kesepakatan untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai rekomendasi. Dari beberapa rekomendasi tersebut diharapkan juga jika di semua TPID telah terbentuk di seluruh kabupaten/kota, maka sangat diperlukan adanya suatu koordinasi antar wilayah sehingga sinergi program-program provinsi dan kabupaten/kota bisa sejalan, sesuai yang diharapkan agar dapat menekan angka inflasi.

“Hal itu menjadi suatu pokok yang penting dalam melaksanakan semua program kerja di 2018 ini guna mengendalikan inflasi daerah yang selama ini dianggap penting, baik itu dari sisi produksi maupun dari sisi distribusi, sehingga kestabilan harga di Provinsi Papua dapat terjaga sehingga daya beli masyarakat tetap kuat dan geliat perekonomian semakin meningkat,” pungkasnya. (sun/man)