BERBAGI
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Sugeng Purnomo

JAYAPURA – Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Sugeng Purnomo memberikan target waktu (deadline,red) kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri di Papua dan Papua Barat untuk menuntaskan seluruh tunggakan kasus korupsi hingga triwulan pertama 2018.

Kajati Papua pun menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para Kejaksaan Negeri pada April mendatang atau triwulan kedua.  Bahkan, Kajari yang belum menuntaskan tunggakan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

Hal ini ditegaskan Sugeng Purnomo usai melantik mantan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Kidul  M Fauzan sebagai Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Papua menggantikan Harli Siregar di Kantor Kejati Papua, Jumat (16/3) lalu.

Berdasarkan data yang dihimpun, total jumlah tunggakan kasus korupsi di tiga Kejaksaan Negeri di Papua yakni Kejari Jayapura, Nabire, dan Merauke hingga 2017 mencapai 6 kasus. Tiga kasus diantaranya bersatus penyelidikan, sedangkan sisanya berstatus penyidikan.

“Tunggakan kasus yang berstatus penyelidikan maupun penyidikan yang telah diterbtikan surat perintahnya sebelum tahun 2018 wajib dituntaskan,” ujar Sugeng, pria yang baru dilantik sebagai Kajati Papua menggantikan  Fachruddin Siregar.

Sugeng menegaskan, penyelesaian perkara tunggakan korupsi itu sebagaimana program Jampidsus yaitu Zero Tunggakan. Oleh sebab itu, dirinya meminta para Kajari agar betul-betul mentaati program tersebut.

Menurut Sugeng, penyelesaian kasus lebih penting ketimbang banyaknya kasus yang ditangani, namun malah tidak tuntas.  Maka itu, ia meminta kepada  Kajari agar berani menghentikan suatu perkara jika tidak menemukan alat bukti yang cukup.

“Proses hukum tidak hanya harus terus maju ke pengadilan. Saya tidak mau ada kasus yang terkatung-katung, hingga misalnya menyebabkan seseorang menyandang status tersangka sampai bertahun-tahun,” katanya.

Selain tunggakan perkara korupsi, Sugeng meminta para Kajari untuk melakukan eksekusi terhadap para terpidana yang telah mendapat kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung, sejak beberapa tahun terakhir.

“Hal-hal ini sudah saya instrusikan semua ke para Kajari usai saya dilantik sebagai Kajati Papua. Pastinya nanti akan ada reward dan punishment, tapi untuk saat ini saya belum bisa menyebutkan bentuknya, tunggu setelah hasil evaluasi triwulan pertama ini,” tegas Sugeng. (ful)