BERBAGI

 

Salah Satu Widyaiswara BBPPKS Regional VI Jayapura, Burhanuddin ketika Memberikan Materi kepada Peserta PDPS di Aula BBPPKS Regional VI Jayapura, Senin (19/3)

JAYAPURA-Sebanyak 26 indikator masalah sosial di wilayah kerja BBPPKS Regional VI Jayapura sampai saat ini, belum teratasi karena Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menuntaskan masalah tersebut masih sangat kurang.

Hal ini disampaikan oleh Widyaiswara (Fungsional) Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Jayapura, Fonda Marlina Waramori di sela-sela kegiatan Pelatihan Dasar Pekerja Sosial (PDPS) di Aula BBPPKS Regional VI Jayapura, Senin (19/3).

Menurutnya, permasalahan sosial sampai saat ini belum teratasi karena penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki yakni kesejahteraan sosial.

“Kenapa saya sampaikan begitu, karena ketika kita berhadapan dengan pegawai Dinas Sosial dalam pelatihan seperti begini, si pegawai tidak mampu memprogramkan atau menjabarkan fungsi tenaga kesejahteraan sosial yang harus dilakukan kepada masyarakat,” tuturnya.

Oleh sebab itu maka, Kementerian Sosial (Kemensos) RI melalui BBPPKS Regional VI Jayapura harus menyelenggarakan Diklat PDPS. Selain itu, ia menilai, ASN di Dinas Sosial dari berbagai latar belakang disiplin ilmu tidak memahami mengenai tupoksi yang harus dilakukan.

“Hal itu sampai terjadi karena tupoksi dan latar belakang mereka bukan orang sosial atau dari Ilmu Kesejahteraan Sosial serta bukan lulusan STKS,” katanya.

Dengan begitu, maka tenaga sosial di Dinas Sosial di setiap daerah terbentur dengan permasalahan seperti itu sehingga program yang diberikan dari atas ke bawah tidak mampu untuk diterjemahkan dengan baik.

“Ini harus menjadi catatan penting bagi pengambil kebijakan baik di pusat hingga ke daerah. Kalau ke depan penerimaan CPNS khusus di Dinas Sosial atau sejenisnya harus diutamakan yang sesuai dengan fungsi dan tugas kesejahteraan sosial,” harapnya.

Fonda menilai, kalau hal ini masih terus berjalan maka, program untuk menuntaskan permasalahan sosial di Indonesia khususnya di wilayah kerja BBPPKS Regional VI tidak akan pernah terselesaikan.

“Makanya untuk menambal kekurangan itu maka kita lakukan pembekalan terhadap pegawai sosial di Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara untuk mengerti dan paham terhadap fungsi dan tugas tenaga kesejahteraan sosial,” saran dia.

Dia mengaku, dalam kegiatan PDPS yang saat ini berlangsung terdapat 30 peserta yang seluruhnya dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda. “Kami harapkan, melalui kegiatan seperti ini pemahaman mereka mengenai tugas dasar pekerja sosial dapat dipahami dengan baik sehingga masalah sosial di masing-masing daerah segera terselesaikan,” pungkasnya.(yek)