BERBAGI
Suasana Pertemuan antara PT. RML dengan Pemkab Jayapura, Jumat (16/3)

Bahas Pola Kemitraan

 SENTANI-Upaya menjalin kemitraan maka, PT. Rimba Matoa Lestari (RML) melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura yang berlangsung di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Jayapura, Jumat (16/3). Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Jayapura, Giri Wijayantoro.

Wabup Giri mengatakan, pertemuan ini untuk membahas pola kemitraan antara PT. RML dan Pemkab Jayapura sehingga ke depan ada sebuah dampak positif yang dirasakan masyarakat. “Kalau untuk perkebunan kelapa sawit itu yang kita bicarakan tentang Plasma (Pola Kemitraan-red),” terangnya.

Menurutnya, Pemkab Jayapura berupaya untuk bagaimana masyarakat bisa memiliki kebun sendiri karena perusahaan wajib memberikan 20 persen untuk menjadi milik masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan dari kehadiran perusahaan kelapa sawit. “Itu yang sedang kita bahas dengan PT. RML terkait Plasma,” paparnya.

Wabup Giri mengharapkan, kerja sama ini dengan masyarakat dan sekitar 20 persen itu yang punya tempat (lahan). “Jadi mereka harus tergabung dalam koperasi. Supaya punya badan usaha dari perkebunan kelapa sawit itu sendiri, agar menjadi milik masyarakat dan bukan milik orang per orang,” imbaunya.

“Kalau orang per orang itukan bisa diperjualbelikan nantinya, kasihan juga buat masyarakat, nanti lama-lama malah mereka tidak punya. Ini kolektif, tidak bisa diperjualbelikan dan hasilnya saja mereka bisa rasakan,” tambahnya.

Manager Government Relation di PT. RML, Fanny mengatakan, pertemuan ini untuk membahas pola kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. RML dengan salah satu koperasi yang telah dibentuk di Distrik Unurum Guay.

“Ya, agenda kita hari ini (Jumat-red) adalah memaparkan pola kemitraan perusahaan kita dengan koperasi yang sudah terbentuk di Unurum Guay,” katanya.

Fanny mengatakan, pihaknya menawarkan pola kemitraan kepada masyarakat karena PT. RML adalah perusahaan pionir atau perusahaan pertama, sehingga perlu memberikan penjelasan dan juga pemahaman kepada pemerintah daerah setempat,”

“Pada dasarnya memang mengenai keseluruhan yang akan kita kerjakan selama satu siklus tersebut. Karena kebun kelapa sawit itu dibangun dan dijalankan selama kisaran 25-30 tahun. Jadi kita perlu paparkan apa yang akan kita laksanakan selama 30 tahun ini,” paparnya.(cw-02/yek)