BERBAGI
Ketua Tim Komisi II DPR RI Handi Utomo, didampingi Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, ketika Pertemuan dengan Komisi II DPR RI dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilukada 2018 di Provinsi Papua di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Jumat (16/3).

JAYAPURA – Perekaman Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau (E-KTP) di Provinsi Pemprov Papua, ternyata baru mencapai 1.187.145 orang  atau 33,16 persen,  dari jumlah penduduk di Provinsi Papua berjumlah 4.850.674 jiwa. Dengan demikian, masyarakat Papua yang belum melakukan perekaman e-KTP  kurang lebih 3.580.239 orang.

“Dari 3.580.239 orang, yang wajib perekaman E-KTP selambat-lambatnya  27 Juni 2018 sudah selesai  100 persen,” tegas  Kepala Pengelolaan Data dan Informasi Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Iskandar A. Rahman,  usai Pertemuan dengan Komisi II DPR RI dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilukada 2018 di Provinsi Papua di  Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Jumat (16/3) pekan lalu.

Didepan Anggota Komisi II DPR RI dan Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, Iskandar A. Rahman mengatakan, pihaknya mengalami  hambatan untuk perekaman E-KTP, seperti sulitnya jaringan, terutama  di wilayah  pedalaman Papua. Bahkan  hilangnya alat perekaman E-KTP di Deyai dan Dogiyai serta  terbakarnya Kantor Catatan Sipil Nduga dan Intan Jaya membuat kesulitan petugas untuk melaksanakan perekaman E-KTP di daerah tersebut.

“Jangan kan perekaman E-KTP, pendataan melalui Surat Keterangan (Suket) juga  butuh jaringan,” terangnya.

Oleh karena itu, untuk mempercepat perekaman E-KTP, pihaknya menggunakan sistem jemput bola atau turun langsung ke Distrik dan Kampung menggunakan aplikasi mobile perekaman E-KTP.

Sementara itu,  Ketua Tim Komisi II DPR RI Ir. Fandi Utomo mengutarakan, perekaman E-KTP memang membutuhkan  penanganan  khusus. “Kami  akan melakukan rapat kerja dengan  instansi terkait,” katanya.

Sekda Papua  mengatakan, pihaknya mengakui hingga kini memang banyak  penduduk yang  belum perekaman E-KTP, terutama di 7 Kabupaten yang menggelar Pilkada serentak Tahun 2018. Dengan pertemuan ini  tentunya menjadi PR bagi KPU dan Bawaslu sebagaimana arahan Komisi II DPR RI, untuk membahas secara komprehensif dan mendalam termasuk  solusinya, agar pesta demokrasi ini selain lancar dan sukses, juga diikuti partisipasi masyarakat yang tinggi. (mdc/pel)