BERBAGI
Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar bersama Pjs Gubernur Papua Mayjen TNI (Purn) Soedarmo Menandatangani Komitmen Bersama Tolak Hoax di Papua

JAYAPURA – Ratusan masyarakat yang tergabung dari berbagai komunitas, paguyuban, tokoh masyarakat dan agama, serta kalangan pelajar di Papua menggelar deklarasi anti hoax di Taman Imbi Kota Jayapura, Selasa (13/3).

Kegiatan yang diinisiasi Kepolisian Daerah Papua itu bertujuan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan tekad menolak berita bohong atau hoax.  Dalam deklarasi itu, para unsur Forkompimda Papua diantaranya, Kapolda Papua, Irjen Pol. Boy Rafli Amar, Pjs. Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo, dan Kasdam XVII Cendrawasih, Brigjen TNI. I Nyoman Cantiasa turut menyampaikan orasi anti hoax.

Demikian juga perwakilan dari Tokoh Perempuan, Pemuda dan Agama membacakan pernyataan deklarasi anti hoax. Pernyataan itu berisi komitmen menolak dengan keras dan tegas segala bentuk penyebaran berita hoax.

Pjs. Gubernur Papua Mayjen TNI (Purn) Soedarmo, usai  deklarasi anti hoax  menyebut, Pelaksanaan Pilkada Serentak pada tanggal 27 Juni 2018, meliputi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dan 7 (Tujuh) Kabupaten, tak luput dari penyebaran hoax atau berita palsu, berita yang mempolitisasi  terhadap masalah SARA, berita yang  mengadu-domba, berita yang menyebarkan kebencian, terutama untuk menjelek-jelekan  Paslon tertentu dan berdampak konflik didalam masyarakat yang luar biasa.

Mantan Pjs. Gubernur Nangroe Aceh Darussalam ini mengutarakan, walaupun hoax di Tanah Papua relatif belum ada, tapi dirinya mengimbau kepada semua pihak, untuk sedini dan secepat mungkin mengantisipasinya,  karena hoax jika disebarkan dapat memacah-belah persatuan dan kesatuan,  mengganggu keutuhan NKRI serta mengganggu kelancaran Pilkada itu sendiri.

Oleh karena itu,  terang dia, pihaknya atas nama Pemerintah Daerah  dan rakyat Papua mendukung penuh  kegiatan deklarasi anti hoax, yang diprakarsai oleh Kapolda Papua ini.

Insan Pers Jaga Pilkada Damai

Disisi lain, ungkap Pjs. Gubernur, pihaknya juga menghimbau kepada insan pers,  untuk  ikut menjaga Pilkada damai  yang ada di Papua ini.

“Kita minta dukungannya  supaya mencegah atau tak menyebarkan berita-berita  yang sifatnya hoax. Ini  yang penting, karena justru yang paling banyak menerima pertama berita hoax mungkin insan pers. Jangan menonjolkan  bad news is good news,”  ucap dia.  

Ratusan Masyarakat Papua dari Berbagai Paguyuban dan Komunitas Mendeklarasikan Anti Hoax di Taman Imbi, Kota Jayapura.

Menurutnya, insan pers  cukup dewasa dalam menyikapi semua persoalan berbangsa dan bernegara, termasuk mensukseskan Pilkada Serentan diseluruh Papua.

Senada Kapolda Papua Irjen Pol. Boy Rafli Amar kepada wartawan menyebutkan, saat ini hoax telah tumbuh berkembang menjadi kebiasaan buruk masyarakat dalam menggunakan media sosial. Padahal hoax adalah sebuah kebohongan dan pelanggaran hukum.

Konten berita bohong atua hoax di jejaring media sosial jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 dinilai cukup marak. Fakta ini berdasarkan hasil patroli  Satuan Tugas (Satgas) Anti Hoax Polda Papua, sejak akhir Januari lalu.

Dia mengakui banyak temuan berita bohong berdasarkan hasil penelusuran tim Satgas Anti Hoax.

“Diketahui bahwa berita bohong tersebut kerap disebar oleh pengguna media sosial dari luar Papua.  Ada pengguna medsos yang menyebar hoax dari luar Papua. Ini fakta yang kami temukan dari hasil tracing terkait asal usul para penyebar hoax tersebut,” katanya.

Namun, Jenderal asal Padang, Sumatera Barat ini menegaskan, tak semua temuan itu diproses hukum oleh pihaknya.  “Semua tidak berujung ke proses hukum, tetapi diselesaikan dengan cara kita berika edukasi atau melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan,” kata mantan Kadiv Humas Polri ini.

Kapolda pun memastikan, penyebar konten berita bohong yang mengandung ujaran kebencian hingga mengarah pada timbulnya konflik SARA tetap akan berhadapan dengan hukum. Bahkan, para pelaku bisa dipidana 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

“Bagi siapa saja yang suka mengirimkan kabar bohong atau cuma sekedar iseng mendistribusikan harap berhati-hati,” terangnya.

Ia menambahkan, Satgas Anti Hoax akan berupaya menangkal berita bohong tersebut dengan menyebar luaskan konten informasi yang benar dan positif yang dibutuhkan masyarakat.  “Tim ini juga melakukan propaganda positif sehingga masyarakat kita tidak terbodohi atau terprovokasi oleh informasi bohong,” pungkasnya.

Irjen Boy Rafli mengaku khawatir hoax dapat memecah belah masyarakat di Papua dan berharap masyarakat bisa menyaring sendiri informasi yang diterimanya. Sebab berita hoax kerap digulirkan secara sengaja oleh oknum-oknum tertentu unuk membuat kekacauan.

“Deklarasi ini diharapkan dapat melahirkan semangat dikalangan masyarakat, khususnya pengguna medsos untuk membangun kehidupan yang sehat dan patuh hukum di dunia maya,” ujar mantan Kadiv Humas Polri ini.

Kepala Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey saat ditemui disela-sela deklarasi anti hoax di Taman Imbi Kota Jayapura menyambut baik deklarasi anti hoax yang digagas Kapolda Papua Irjen Pol Rafli Amar.

Namun, Komnas HAM Papua pun menagih janji pimpinan Polda Papua untuk menangkap para pelaku ujaran kebencian atau berita bohong (hoax) di Papua. Misalnya, ia mencontohkan, soal pelaksanaan Pilkada dan status Papua dalam konteks Merdeka.

“Kami harapan deklarasi ini bukan hanya simbol saja, tetapi harus ada bukti nyata. Itu yang terpenting, kami mendukung bapak Kapolda,” kata Frits.

Sementara itu, Tonny Wanggai mewakili Tokoh Agama di Papua mengapresiasi Deklarasi Anti Hoax yang digagas Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar. Ia pun mengajak seluruh umat beragama di Papua agar berkomitmen tidak menyebarkan berita hoax, guna menjaga silahturahmi antar umat beragama. (ful/mdc/Jog)